Kebijakan Mandatori Biodiesel dan Etanol Kementerian ESDM untuk Tekan Impor BBM

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa program mandatori biodiesel telah berhasil menekan volume impor solar secara signifikan. Langkah strategis serupa juga akan diterapkan untuk mengurangi ketergantungan impor bensin melalui kebijakan pencampuran etanol sebesar 10 persen.

Capain Penyerapan Biodiesel dan Dampaknya

Berdasarkan data per 6 November, realisasi penyerapan biodiesel telah mencapai 12,11 juta kiloliter. Angka ini setara dengan 77,8 persen dari target penyerapan tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 15,6 juta kiloliter. Pencapaian ini memberikan dampak langsung pada penurunan impor solar.

Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani, memaparkan bahwa tren impor solar menunjukkan grafik yang semakin menurun. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI. Peningkatan komposisi biodiesel di masa depan diharapkan dapat semakin meminimalkan volume impor.

Kementerian ESDM menargetkan penurunan impor solar dari 8,02 juta kiloliter pada tahun 2024 menjadi 4,92 juta kiloliter di tahun 2025. Target ini sejalan dengan rencana penerapan B40 yang diproyeksikan dapat menurunkan emisi karbon dioksida hingga 21,20 juta ton.

Manfaat Ekonomi dan Lapangan Kerja dari Biodiesel

Implementasi B40 tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Hingga 6 September 2025, program ini telah berhasil menghemat devisa negara sebesar Rp 107,20 triliun. Selain itu, terjadi peningkatan nilai tambah CPO yang mencapai Rp 16,89 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, program mandatori biodiesel telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari 1,5 juta orang. Penyerapan tenaga kerja ini terjadi di sektor on-farm maupun off-farm, berkontribusi pada pengurangan angka pengangguran.

Visi jangka panjang pemerintah adalah mencapai B50, yang diharapkan dapat menghentikan impor solar sepenuhnya. Saat ini, berbagai tahap pengujian laboratorium untuk B50 sedang gencar dilakukan.

Strategi Penurunan Impor Bensin dengan Etanol

Di sisi lain, Kementerian ESDM juga memiliki strategi untuk menekan impor bensin. Caranya adalah dengan menerapkan program mandatori pencampuran etanol ke dalam bensin.

Data menunjukkan bahwa impor bensin saat ini masih sangat tinggi, yaitu sekitar 22,8 juta kiloliter, sementara produksi domestik hanya 13,84 juta kiloliter. Penerapan etanol 5 persen atau E5 diharapkan dapat mensubstitusi sebagian impor tersebut.

Kebijakan pencampuran etanol sebenarnya bukan hal baru. Mandatori E1 telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008. Namun, implementasinya terkendala beberapa tantangan, seperti turunnya harga minyak dunia, tingginya harga molases, kapasitas produksi bioetanol domestik yang terbatas, dan belum tersedianya insentif fiskal.

Perkembangan Terkini dan Rencana Ke Depan

Meski pernah terhambat, upaya implementasi etanol kembali digalakkan. Pada tahun 2023, Pertamina meluncurkan produk Percobaan Pasar berupa Pertamax Green 95 yang mengandung 5 persen etanol. Produk ini kini telah dipasarkan di 146 SPBU yang tersebar di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Kerangka hukum untuk program mandatori etanol ke depan telah diatur melalui Permen ESDM No. 4 Tahun 2025. Detail teknis mengenai besaran pencampuran akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri ESDM. Pemerintah memproyeksikan bahwa mandatori E10 dapat diimplementasikan pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat.