Pemerintah Prabowo Pastikan Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh dengan Cicilan Rp 1,2 Triliun per Tahun

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Pembayaran akan dilakukan secara mencicil dengan anggaran yang dialokasikan setiap tahun.

Pernyataan ini disampaikan Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, sebagai respons atas sorotan publik terhadap beban utang proyek kereta cepat tersebut.

Rincian Pembayaran Utang Whoosh

Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan membayar cicilan utang Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. Ia menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan pembayaran ini karena pemerintah memiliki sumber anggaran yang cukup.

Salah satu sumber pembiayaan yang disebutkan adalah penggunaan uang hasil sitaan dari para koruptor. Prabowo berkomitmen untuk menghemat dan mengalokasikan dana sitaan tersebut untuk membayar kewajiban negara, termasuk utang Whoosh.

Manfaat Kereta Cepat Whoosh bagi Masyarakat

Meskipun menjadi perbincangan karena utangnya, Prabowo menekankan bahwa Keberadaan Whoosh membawa sejumlah manfaat positif. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:

• Mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di jalan.
• Menurunkan tingkat polusi udara.

Dengan manfaat ini, Whoosh dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas masyarakat.

Besaran Utang dan Bunga Kereta Cepat Whoosh

Proyek Kereta Cepat Whoosh diketahui memiliki beban utang yang signifikan. Total utang yang harus ditanggung mencapai sekitar 7,2 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp 116 triliun. Angka ini mengalami peningkatan dari rencana awal yang diperkirakan sekitar 6,07 miliar Dolar AS.

Pembiayaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 75 persen, dengan sisanya ditanggung oleh konsorsium BUMN Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Pinjaman dari China tersebut dikenakan bunga sekitar 3,5–4 persen per tahun. Dengan suku bunga ini, beban bunga tahunan yang harus dibayar oleh pemerintahan Prabowo Subianto diperkirakan mencapai Rp 2 triliun.

Dengan demikian, setiap tahunnya pemerintah diwajibkan untuk membayar total kewajiban, termasuk cicilan pokok dan bunga, yang jumlahnya signifikan.

Imbauan Prabowo untuk Pencegahan Korupsi

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengimbau kepada semua pejabat dan aparatur negara untuk tidak memberikan kesempatan bagi korupsi. Tindakan pencegahan korupsi dinilai crucial untuk mengamankan lebih banyak dana yang dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pembayaran utang negara.

Dengan pengelolaan anggaran yang baik dan pemberantasan korupsi, pemerintah berharap dapat memiliki sumber daya finansial yang lebih memadai untuk memenuhi berbagai kewajiban dan program pembangunannya.