Pembiayaan Utang Kereta Cepat Whoosh: Kewenangan dan Skema Restrukturisasi

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, memberikan penjelasan mendalam mengenai kewenangan pembayaran utang kereta cepat Whoosh dalam pembahasan skema restrukturisasi yang sedang berlangsung.

Sejarah Pembiayaan Proyek Whoosh

Menurut Said, proyek kereta cepat Whoosh awalnya merupakan kesepakatan bisnis antara BUMN Indonesia dan China dengan pembagian saham 60:40. Namun, pemerintah akhirnya mengambil alih proyek ini akibat terjadinya pembengkakan biaya konstruksi yang signifikan.

Peran APBN dalam Pembiayaan

"Ketika terjadi pembagian risiko utang dan modal, maka APBN yang menanggung," jelas Said dalam keterangan pers di Gedung DPR, Selasa (4/11). Kondisi ini mendorong Kementerian Keuangan memberikan Penyertaan Modal Negara untuk konsorsium BUMN Indonesia, sementara pihak China Development Bank menyediakan pinjaman.

Restrukturisasi di Bawah Danantara

Said menegaskan bahwa setelah pengelolaan BUMN Indonesia dialihkan ke Danantara Indonesia, tanggung jawab restrukturisasi utang sepenuhnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi tersebut. "Menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses di KCIC, termasuk kewajiban utangnya," paparnya.

Opsi Pendanaan APBN

Meski demikian, Said menyatakan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan APBN sebagai sumber pendanaan merupakan kewenangan prerogatif. "Kita akan lihat kebijakan Bapak Presiden. Jika utang KCIC akan dibebankan ke APBN," ujarnya.

Kapasitas Fiskal Indonesia

Said menekankan bahwa kemampuan APBN membayar utang Whoosh bukanlah masalah utama, mengingat posisi fiskal yang masih baik. Namun, prioritas penggunaan anggaran tetap perlu diperhatikan. "Cadangan anggaran ada, DBA pun ada, tetapi harus dipergunakan untuk menjalankan sektor riil," tegasnya.

Jaminan dari Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak khawatir terhadap utang kereta cepat Whoosh. Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Prabowo menyatakan telah menghitung cermat operasional transportasi ini dan siap bertanggung jawab penuh atas pelunasan utangnya.

Prabowo mengungkapkan bahwa PT KAI memang harus membayar Rp 1,2 triliun per tahun ke China, namun hal ini sebanding dengan manfaat Whoosh dalam mengurangi kemacetan dan polusi. "Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, tidak ada masalah. Saya yang tanggung jawab Whoosh," tegas Presiden.