Kaji Ulang Bansos: Dari Bantuan Konsumtif Menuju Investasi Sosial

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyoroti perlunya evaluasi terhadap model bantuan sosial (bansos) yang ada. Menurutnya, bentuk bansos seperti beras dan uang tunai saat ini dinilai hanya memberikan dampak jangka pendek dan belum mendukung peningkatan produktivitas masyarakat Indonesia secara signifikan.

Alternatif Model Bansos yang Mendorong Produktivitas

Menanggapi hal ini, Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet mengusulkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai opsi. PKH mengadopsi model conditional cash transfer, di mana bantuan diberikan dengan syarat penerima harus memenuhi kewajiban tertentu untuk meningkatkan kapasitas diri.

"Kewajiban itu bisa berupa memastikan anak bersekolah, mengikuti pemeriksaan kesehatan, atau berpartisipasi dalam pelatihan vokasi dan kewirausahaan. Dengan cara ini, bansos tidak hanya menjadi alat konsumsi sementara, tetapi juga berfungsi sebagai sarana membangun human capital dan kemandirian ekonomi jangka panjang," jelas Yusuf.

Bansos sebagai Investasi Sosial Jangka Panjang

Yusuf menambahkan bahwa meski pada dasarnya bersifat non-resiprokal, bansos seharusnya tidak berhenti pada fungsi perlindungan sosial semata. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang dapat mengubah peran bansos menjadi investasi sosial. Tujuannya, selain melindungi kelompok rentan, juga sekaligus mendorong mereka untuk membangun kapasitas ekonomi yang berkelanjutan.

Belajar dari Penerapan Bansos di Negara Maju

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS, membandingkan penerapan bansos di Indonesia dengan negara maju. Di negara maju, model seperti universal basic income (pendapatan dasar universal) tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan keahlian melalui pelatihan.

"Studi Rutger Bregman menemukan bahwa pada individu miskin, uang bansos tunai juga dialokasikan untuk training keahlian, di samping untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Bhima.

Dampak Bansos Konsumtif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mendukung ide pengkajian ulang bansos. Ia menyatakan bahwa program sosial di Indonesia yang masih berfokus pada pendekatan konsumsi merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas dan sulitnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus di atas 5 persen.

"Secara politik, pendekatan ini populis dan menguntungkan, tetapi secara ekonomi dampaknya negatif. Produktivitas dan semangat juang masyarakat tidak terbangun, malah bisa memunculkan mentalitas ketergantungan. Pendekatan konsumtif ini juga tidak berkelanjutan; dampaknya berhenti ketika bantuan dihentikan, padahal anggaran fiskal kita terbatas," tegas Wijayanto.

Ia menyarankan agar bantuan pemerintah ke depan dialihkan ke proyek-proyek yang lebih produktif, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan sektor padat karya.

Pernyataan Kunci Menko Zulhas

Sebelumnya, Zulhas menegaskan komitmennya bahwa Indonesia tidak akan bisa maju tanpa peningkatan produktivitas masyarakat. Ketergantungan pada bansos saja, menurutnya, tidak akan membuat rakyat menjadi produktif dan mandiri.

"Kami meyakini negara itu akan maju, bangsa itu akan maju kalau dia produktif. Tidak mungkin bangsa itu maju kalau tidak produktif rakyatnya," kata Zulhas dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC).