OJK Bentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal, Naikkan Batas Free Float Jadi 15%

MURIANETWORK.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah dan organisasi self-regulatory akan membentuk Satuan Tugas Reformasi Integritas Pasar Modal. Langkah ini merupakan bagian dari agenda transformasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bertujuan meningkatkan transparansi, integritas, dan kepercayaan investor domestik maupun global. Pernyataan ini disampaikan oleh Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis (5 Februari 2026).

Komitmen Reformasi Pasar Modal

Dalam upaya mengakselerasi transformasi, OJK dan para pemangku kepentingan utama pasar modal menyatakan komitmen kuat untuk melakukan perubahan mendasar. Reformasi ini dirancang agar selaras dengan praktik terbaik internasional dan mampu memenuhi ekspektasi penyedia indeks global.

Friderica Widyasari Dewi menegaskan hal tersebut. "OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider," jelasnya.

Empat Pilar Rencana Aksi

Agenda transformasi tersebut dijabarkan ke dalam delapan rencana aksi yang dikelompokkan menjadi empat klaster strategis. Keempat pilar itu meliputi kebijakan free float, transparansi, tata kelola serta penegakan hukum, dan sinergitas antarlembaga.

Penyesuaian Kebijakan Free Float

Pada klaster pertama, OJK akan menaikkan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan ini diterapkan untuk menyelaraskan pasar modal Indonesia dengan standar global dan meningkatkan likuiditas perdagangan. Untuk emiten yang sudah tercatat, penyesuaian akan dilakukan secara bertahap, sementara perusahaan yang baru melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) wajib langsung mematuhi ketentuan baru ini. OJK menyebutkan beberapa opsi aksi korporasi, seperti right issue atau skema kepemilikan saham bagi karyawan, dapat menjadi jalan bagi emiten untuk memenuhi aturan tersebut.

Peningkatan Transparansi Kepemilikan

Di klaster transparansi, fokus utama adalah pada penguatan keterbukaan informasi mengenai pemilik manfaat sejati (ultimate beneficial owner/UBO) dan hubungan afiliasi pemegang saham. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan daya tarik investasi. Selain itu, penguatan data kepemilikan saham akan dilakukan dengan klasifikasi investor yang lebih detail dan andal. Data yang telah dikonsolidasikan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) nantinya akan disalurkan ke BEI untuk dipublikasikan kepada publik.

Penegakan Hukum dan Tata Kelola

Klaster tata kelola dan penegakan hukum menyiapkan tiga langkah krusial. Pertama, proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia yang merupakan amanat undang-undang. Kedua, penguatan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal. Ketiga, peningkatan tata kelola perusahaan tercatat melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan dan sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan.

Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi

Pilar terakhir menekankan pada pentingnya kerja sama yang terintegrasi dan berkelanjutan. OJK akan memperdalam pasar secara terpadu melalui kolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini dianggap vital untuk mendukung keberhasilan seluruh agenda reformasi.

Memperluas Basis Investor

Di luar klaster utama, upaya memperluas basis investor juga menjadi perhatian. OJK bersama pemerintah dan organisasi self-regulatory akan memperkuat peran investor institusi domestik serta menarik lebih banyak investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan melakukan penyesuaian berbagai batas investasi, termasuk di sektor asuransi dan dana pensiun, untuk mendukung iklim investasi yang lebih kondusif.

Sebagai penutup, Friderica kembali menyampaikan tekad OJK dan seluruh mitra strategisnya. "OJK bersama Bursa Efek efek, KSEI, dan Kliring Penjamin Efek, dan stakeholder terkait, berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal yang didukung, akan membentuk Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal," ungkapnya.

Pembentukan satgas dan serangkaian rencana aksi ini menandai babak baru dalam upaya meningkatkan daya saing dan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata dunia.