Respons Perubahan Iklim, Kemenkeu Terapkan Prinsip ESG dalam Pembiayaan Infrastruktur

murianetwork.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memperhatikan isu penanganan iklim dalam prioritas pembangunan infrastruktur nasional. Salah satunya dengan menerapkan prinsip environment, social, and governance (ESG).

Adopsi ESG dalam proses bisnis dukungan pembiayaan infrastruktur akan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang, Sabtu 30 Desember 2023.

"Hal ini tentunya akan meningkatkan investasi pada proyek infrastruktur yang berkelanjutan, juga akan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global," kata Brahmantio Isdijoso, Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI), Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR), Kemenkeu.

Baca Juga: Anies: Gelombang Perubahan Makin Besar, Insya Allah Masuk Putaran Dua

Prinsip ESG, kata Brahmantio, juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk pencapaian SDGs 2030 dan menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Enhanced-Nationally Determined Contribution (2022) dari sebesar 29% menjadi 31,89% (unconditional emission reduction), dan dari 41% menjadi 43,2% (conditional reduction).

"Oleh karenanya, implementasi ESG tidak hanya dilakukan sekali dan berhenti, namun akan terus dikembangkan dan diperbaiki guna menuju pembiayaan hijau dan berkelanjutan, sebagaimana yang telah menjadi komitmen Indonesia kepada komunitas global," katanya.

Sebagaimana diketahui, Kemenkeu telah meluncurkan sebuah kerangka kerja dan manual ESG sebagai panduan kerja seluruh stakeholder dalam pembangunan proyek infrastruktur pada 12 November 2022 lalu.