Bank Dunia Naikkan Status Vietnam dan Filipina Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas

Bank Dunia resmi menaikkan status Vietnam dan Filipina menjadi negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income. Keputusan ini diambil setelah kedua negara mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat selama bertahun-tahun, dan diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Dengan perubahan ini, lima negara di Asia Tenggara Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina kini berada dalam kategori negara berpendapatan menengah atas atau lebih tinggi. Klasifikasi terbaru ini dirilis Bank Dunia pada Rabu (1/7). Sebelumnya, Vietnam menyandang status negara berpendapatan menengah bawah sejak 2009, sementara Filipina berada di kategori yang sama sejak akhir 1980-an.

Bank Dunia menyebut kenaikan status Vietnam didorong oleh model pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor. Sementara itu, Filipina dinilai berhasil mencatat pertumbuhan yang merata di berbagai sektor. Menurut Bank Dunia, kinerja ekonomi Filipina mencerminkan peningkatan di seluruh sektor utama, sehingga transformasi yang terjadi tidak bergantung pada satu sektor tertentu.

Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Vietnam dan Filipina masing-masing mencapai USD 4.970 dan USD 4.850 pada 2025. Angka tersebut telah melampaui ambang batas Bank Dunia sebesar USD 4.636 untuk kategori negara berpendapatan menengah atas.

Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, mengatakan negaranya mampu mempertahankan agenda pembangunan meski dihadapkan pada berbagai tantangan global dan domestik. “Meski menghadapi guncangan global dan domestik, kami terus mendorong pertumbuhan yang inklusif, memperkuat fundamental ekonomi, dan tetap berada di jalur yang tepat untuk menjalankan agenda pembangunan kami,” kata Balisacan dalam sebuah pernyataan.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia, Vietnam menargetkan pertumbuhan dua digit pada tahun ini. Target tersebut akan ditopang oleh reformasi yang lebih ramah terhadap dunia usaha serta investasi besar-besaran di sektor infrastruktur. Sebaliknya, Filipina diperkirakan menghadapi tantangan lebih besar. Pemerintah telah memangkas target pertumbuhan ekonomi periode 2026–2030 akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan dampak fenomena El Niño yang semakin kuat.

Selain Vietnam dan Filipina, Yordania, Mikronesia, dan Sri Lanka juga naik status menjadi negara berpendapatan menengah atas. Sementara itu, Togo meningkat dari kategori negara berpendapatan rendah menjadi menengah bawah. Bank Dunia juga mencatat proporsi negara berpendapatan rendah di dunia terus menurun menjadi 11 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 30 persen pada 1987.

Dampak terhadap Pembiayaan

Meski berhasil naik kelas, akses pemerintah terhadap pembiayaan pembangunan dengan skema pinjaman lunak diperkirakan akan semakin terbatas. Filipina, misalnya, selama ini menikmati pinjaman dengan bunga di bawah tingkat pasar untuk membiayai infrastruktur, pemulihan pascabencana, dan program sosial.

Kepala Ekonom Union Bank of the Philippines, Ruben Carlo Asuncion, mengatakan kenaikan klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa suatu negara semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pembiayaannya sendiri, termasuk dari sisi fiskal. “Intinya, semakin tinggi posisi suatu negara dalam klasifikasi Bank Dunia, berarti negara tersebut semakin mandiri dan semakin mampu memenuhi kebutuhan serta membiayai pembangunannya sendiri, termasuk dari sisi fiskal,” ujar Asuncion.

Sementara itu, Balisacan menilai meskipun sebagian bantuan pembangunan resmi (ODA) dengan skema lunak kemungkinan akan berkurang secara bertahap, manfaat dari fundamental ekonomi yang lebih kuat serta akses pasar yang semakin luas diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan dampak penyesuaian tersebut. Ia juga menegaskan status baru ini bukan berarti Filipina telah terbebas dari berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, kesenjangan pendapatan masih terjadi dan banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi.