Pemerintah Siapkan Mandatori E20, Butuh 4 Juta KL Etanol per Tahun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa program mandatori pencampuran etanol 20 persen dengan bensin (E20) membutuhkan pasokan etanol sebanyak 4 juta kiloliter per tahun. Saat ini, konsumsi bensin nasional mencapai 40 juta KL per tahun, dan pemerintah akan mencampurkan etanol ke dalamnya untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.

Bahlil menjelaskan, dari total kebutuhan bensin 40 juta KL, kapasitas produksi dalam negeri hanya 14,3 juta KL, sehingga impor mencapai hampir 25 juta KL. Namun, sejak beroperasinya proyek RDMP Balikpapan pada Januari 2026, produksi bensin nasional naik 5,5 juta KL, sehingga impor berkurang menjadi sekitar 20 juta KL.

“Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan program B10 hingga B50,” tegas Bahlil dalam acara Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI), Minggu (28/6).

Kebijakan ini dirancang dengan mengacu pada keberhasilan program biodiesel berbasis kelapa sawit yang berkembang dari B10 hingga B50. Pendekatan serupa akan diterapkan pada sektor bensin melalui pengembangan industri bioetanol.

Kebutuhan etanol akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah akan bertindak sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol dari petani dan pelaku usaha hulu.

“Kita membuat etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani,” ungkap Bahlil.

Kemitraan Korporasi dan Plasma Rakyat

Untuk memenuhi rantai pasok etanol skala besar, Bahlil meminta perguruan tinggi berperan mengoptimalkan teknologi pengolahan komoditas nabati lokal. Ia mengajak pihak kampus berkolaborasi dalam Program E20, dengan negara sebagai penjamin pasar.

“Saya mengajak pihak-pihak perguruan tinggi bersama berkolaborasi pada Program E20, negara yang akan menjadi opteker (penjamin pasar) untuk beli, karena E20 kita butuh 4 juta kiloliter. Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat, ini jauh lebih jelas optekernya negara daripada kita impor dari Amerika atau Eropa,” tegas Bahlil.

Melalui pola kemitraan korporasi inti dan plasma rakyat, perguruan tinggi diharapkan menjembatani kesenjangan antara hasil penelitian dan penerapan industri. Selain di sektor bahan bakar, inovasi dari kampus juga dinilai penting untuk mendorong program bauran energi baru, termasuk percepatan penggunaan kompor alternatif seperti kompor listrik dan CNG, serta jaringan gas rumah tangga.

“Di Kementerian ESDM tahun 2027 mendatang ada program pengadaan kompor listrik Rp 600 miliar dan kampus siapa yang mau bikin langsung akan kita pesan pengadaannya di kampus itu saja,” ujarnya.