Pemerintah kembali mengangkat rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kelompok masyarakat mampu yang masuk dalam kategori desil 9-10 berpotensi tidak lagi diizinkan membeli bahan bakar tersebut.
Rencana ini mengemuka setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Selasa (11/8). Dalam pertemuan itu, kedua pejabat membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite secara bertahap.
Purbaya menjelaskan, pembatasan akan menyasar kelompok dengan tingkat ekonomi tertinggi, yaitu desil 9-10. Namun, ia menegaskan kebijakan ini tidak akan langsung diterapkan, melainkan menunggu beberapa bulan ke depan.
"Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10, supaya nanti, bukan sekarang, ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap," ujarnya kepada awak media.
Menurut Purbaya, sistem yang disiapkan PT Pertamina (Persero) sebagai penyalur Pertalite dinilai sudah memadai dan siap digunakan. Ia mengaku telah melihat langsung sistem tersebut dan yakin bisa membedakan konsumen berdasarkan tingkat ekonomi.
"Kita sudah menguji sistem, Pertamina punya sistem, saya sudah melihat sistemnya. Mereka bisa saja yang di desil 9-10 enggak bisa beli yang bersubsidi. Dia mesti bayar harga Pertamax atau yang lain," imbuhnya.
Meski demikian, Purbaya belum dapat membeberkan potensi penurunan jumlah konsumen maupun penghematan subsidi yang akan dihasilkan. Ia beralasan harga minyak mentah dunia yang masih berfluktuasi di kisaran USD 80-100 per barel membuat realisasi subsidi energi tahun ini belum pasti.
"Konsumsi mungkin tetap akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi kan. Kita lihat nanti seperti apa, kita sedang pelajari sistemnya yang jelas saya sudah lihat sistemnya bisa dijalankan mobil per mobil atau desil per desil, yang jelas kita incar adalah yang atas aja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka," tegas Purbaya.
Sementara itu, Bahlil mengatakan rapat tersebut membahas perubahan pola subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Sebab, selama ini masih banyak masyarakat mampu yang menggunakan kendaraan mewah tetapi tetap mengonsumsi Pertalite.
"Selama ini, kan, kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam," tutur Bahlil.
Bahlil menegaskan kebijakan ini bertujuan menekan angka subsidi energi yang terus membengkak, terutama di tengah kenaikan harga minyak mentah global. Namun, ia memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik.
"Nanti, kan, ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi. Yang kedua, saya sama Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai dengan sekarang, kami punya komitmen atas dasar perintah Bapak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik," tegas Bahlil.
Artikel Terkait
Menkeu Terima Kunjungan Bahlil, Pembahasan Dana Kompensasi Energi Mengemuka
Bahlil Temui Menkeu Purbaya, Bahas Regulasi Ekspor dan Harga BBM
Menkeu Purbaya Bantah Gaji Manajer Kopdes Rp16 Juta: Terlalu Besar
Menkeu Terbitkan Aturan Baru Bea Masuk Impor Jepang, Berlaku untuk Komoditas Ini