Toba Pulp Lestari Terancam Mati Suri Usai Izin Hutan Dicabut

Kebijakan terbaru dari Istana ternyata mengguncang dunia usaha. Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencabut izin operasi 28 perusahaan di Sumatera. Izin yang dicabut mencakup sektor kehutanan, perkebunan, sampai pertambangan. Dan nama besar yang masuk dalam daftar itu adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU).

Langsung saja, guncangan itu terasa di kantor pusat perusahaan. Manajemen INRU mengaku masih gelap. Sampai saat ini, mereka belum menerima secarik pun surat keputusan resmi dari pemerintah mengenai pencabutan izin PBPH mereka.

"Sehubungan dengan pernyataan dan pemberitaan tersebut, perseroan saat ini sedang melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, serta implikasi dari pernyataan pemerintah dimaksud,"

Begitu penjelasan resmi mereka yang dirilis lewat keterbukaan informasi BEI, Rabu (21/1/2026).

Di sisi lain, perusahaan bersikukuh bahwa izin usaha industri pulp-nya masih sah dan berlaku. Tapi, ada satu masalah krusial. Selama ini, bahan baku kayu mereka sepenuhnya bersumber dari areal hutan tanaman dalam izin PBPH yang justru dicabut itu. Hubungannya jelas. Kalau izin hutannya benar-benar dicabut, dari mana mereka dapat kayu?

"Oleh karena itu, ketika pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan,"

Ujar manajemen dengan nada waspada.

Meski situasinya belum jelas, perusahaan menegaskan komitmen untuk patuh pada pemerintah. Mereka berjanji akan menyesuaikan langkah operasional sesuai arahan nantinya. Namun begitu, ancaman gangguan itu nyata. Pencabutan izin berpotensi menghentikan kegiatan pemanenan kayu, yang merupakan urat nadi perusahaan.

"Hingga saat ini, perseroan masih menunggu keterangan resmi dalam bentuk keputusan tertulis dari pemerintah,"

Kata mereka lagi. Menunggu dengan cemas.

Dampaknya bisa merembet kemana-mana. Gangguan pasokan bahan baku dan penghentian operasi jelas mengancam kinerja keuangan. Tapi yang lebih memprihatinkan adalah efek domino ke masyarakat sekitar.

"Penghentian kegiatan usaha berpotensi memberikan dampak pada tenaga kerja, kontraktor, mitra usaha, penyedia jasa transportasi, serta masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas perseroan,"

Imbuhnya, menyiratkan betapa luasnya jaringan yang akan terdampak.

Sambil menunggu keputusan hitam di atas putih dari Jakarta, Toba Pulp Lestari berusaha tetap berdiri. Mereka masih menjalankan operasi esensial, merawat aset, dan mengamankan kawasan hutan. Semua dilakukan dalam ketidakpastian, menanti nasib akhir dari kebijakan yang menggantung itu.