Dua Menteri Godok Strategi Dana untuk Infrastruktur dan Penanganan Bencana

Pertemuan antara dua menteri di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa lalu, berlangsung cukup intens. Hampir dua jam lamanya, Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa duduk bersama. Fokusnya jelas: bagaimana mendorong proyek-proyek infrastruktur vital sekaligus menangani dampak bencana yang baru-baru ini melanda.

Dari pembicaraan itu, setidaknya muncul empat prioritas utama yang akan digenjot. Rehabilitasi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera jadi yang pertama. Lalu, ada pembahasan serius soal restrukturisasi finansial Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCIC. Tak ketinggalan, proyek pengamanan Pantura Jawa dan akselerasi program perumahan rakyat juga masuk dalam daftar.

Menanggapi kebutuhan mendesak di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Menkeu Purbaya konon sudah memberikan sinyal positif. Jaminan ketersediaan anggaran untuk rekonstruksi infrastruktur dasar dan hunian warga dikatakan sudah ada.

"Prinsipnya kementerian keuangan tadi disampaikan oleh Pak Purbaya, prinsipnya akan siap untuk memberikan dukungan dari sisi keuangan," ujar AHY usai pertemuan.

Ia menambahkan, "Apalagi untuk segera menanggulangi kerusakan infrastruktur dan juga rumah-rumah yang tadi saya sampaikan."

Di sisi lain, soal perumahan rakyat juga dapat perhatian khusus. Kedua menteri dikabarkan tengah menggodok skema pembiayaan untuk mengejar target renovasi dan pembangunan yang disebut akan meningkat signifikan.

Lalu, bagaimana dengan nasib proyek kereta cepat? Rupanya, ada langkah konkret yang sedang dipersiapkan. AHY mengungkap rencana pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat. Tujuannya, untuk menyelaraskan kebijakan antar-kementerian agar restrukturisasi keuangan KCIC bisa lebih cepat.

Tak cuma itu, komite ini juga diharapkan bisa menyiapkan payung hukum yang lebih luas. "Kita juga sedang mengusung bisa dikatakan peraturan pemerintah yang bisa mengayomi bukan hanya kereta cepat Jakarta-Bandung tapi seluruh wilayah lainnya," jelas AHY.

Pembahasan lain yang tak kalah penting adalah nasib Pantura Jawa. Ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di koridor Jakarta, Semarang, dan Demak membuat konsep perlindungan kawasan pesisir ini terus disempurnakan. Tujuannya agar proteksinya benar-benar efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, AHY terlihat mengapresiasi sikap Kementerian Keuangan. Koordinasi yang solid antara Kemenko Infrastruktur dan bendahara negara ini diharapkan bisa memangkas hambatan, baik yang bersifat administratif maupun pembiayaan, untuk proyek-proyek strategis.

"Intinya Bapak Menkeu telah memberikan ruang komunikasi dan koordinasi yang baik," pungkasnya.

Menurut AHY, prinsipnya Menkeu sepakat mendorong proyek-proyek infrastruktur besar yang penting dan mendesak. "Apakah itu bencana, apakah itu untuk konektivitas termasuk juga proteksi pantura dan perumahan rakyat."