Mentan Ajukan Anggaran Rp5,1 Triliun untuk Bangkitkan Pertanian Pasca Banjir Bandang Sumatera

JAKARTA – Pasca bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan sebagian Sumatera, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajukan permohonan tambahan anggaran yang tidak kecil. Angkanya mencapai Rp5,1 triliun. Usulan ini disampaikan langsung di hadapan para anggota Komisi IV DPR RI dalam sebuah rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (14/1/2026) lalu.

“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana,” ujar Amran.

Dia menjelaskan, upaya itu dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang ada. “Namun begitu, kami juga mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” tambahnya.

Dari total usulan fantastis itu, porsi terbesar tepatnya Rp3,4 triliun rencananya dipakai untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah. Itu logis, mengingat kerusakan yang terjadi sangat luas. Selain itu, ada pula alokasi untuk hal-hal lain.

Misalnya, untuk membenahi kawasan perkebunan dianggarkan Rp456,4 miliar. Lalu ada bantuan benih hortikultura senilai Rp19,1 miliar dan penyediaan pakan ternak Rp262,8 miliar. Dana untuk sarana-prasarana pertanian mencapai Rp674,7 miliar, sementara rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lain sekitar Rp291 miliar.

“Pada kesempatan ini kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI,” pinta Amran, berharap usulannya disetujui untuk mempercepat pemulihan.

Sebenarnya, Kementan sudah punya persiapan. Ada anggaran APBN 2026 sebesar Rp1,49 triliun yang siap digulirkan khusus untuk menangani dampak bencana. Anggaran cadangan ini sudah mencakup banyak hal.

“Untuk pemulihan pasca bencana mencapai Rp1,49 triliun,” papar Mentan merinci.

Rinciannya meliputi rehabilitasi lahan sawah dan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, rehab kawasan perkebunan Rp50,46 miliar, serta penyediaan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk, dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.

Bencana yang melanda berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor ini memang tak main-main. Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat jadi sasaran. Daerah seperti Aceh Tamiang, Agam, hingga beberapa kabupaten di Tapanuli termasuk yang paling parah terdampak.

Data per 13 Januari 2026 menunjukkan gambaran suram. Luas sawah yang terdampak di tiga provinsi itu mencapai 107.324 hektare. Coba bayangkan.

Dari angka itu, yang rusak ringan sekitar 56.077 hektare. Rusak sedang 22.152 hektare. Sementara yang rusak berat tidak sedikit: 29.095 hektare. Yang lebih memilikan, lahan tanaman padi dan jagung yang gagal panen total atau ‘puso’ mencapai 44,6 ribu hektare.

Kerugiannya tidak berhenti di sawah. Perkebunan non-sawit kopi, kakao, kelapa dalam ikut terendam seluas 29.310 hektare. Lahan hortikultura yang rusak sekitar 1.803 hektare. Korban jiwa juga terjadi di sektor peternakan: lebih dari 820 ribu ekor ternak dilaporkan mati atau hilang.

Infrastrukturnya pun babak belur. Menurut catatan Kementan, 58 unit Rumah Potong Hewan (RPH) rusak. Alsintan yang hilang mencapai 2.300 unit. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang rusak ada 74 unit. Belum lagi tiga bendungan rusak, jaringan irigasi putus sepanjang 152 kilometer, dan 820 unit jalan produksi yang terdampak.

Kondisi inilah yang mendesak usulan anggaran tambahan itu. Pemulihannya jelas butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit.