JAKARTA – Program bantuan pangan pemerintah untuk tahun 2026 dipastikan bakal terus berjalan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi bahwa Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tidak akan dihentikan. Optimisme ini muncul salah satunya berkat kondisi stok yang ada di Bulog.
Hingga akhir 2025 nanti, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog tercatat mencapai 3,248 juta ton. Angka itu dianggap cukup untuk mendukung program intervensi di tahun depan.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan hal ini pada Minggu (11/1/2026).
"Kita harus optimistis tidak ada masalah untuk beras di tahun 2026 ini. Tentu SPHP beras jalan terus. Tahun 2026 kemarin sudah disepakati di dalam rakortas, SPHP 1,5 juta ton. Kemudian sudah disepakati juga bantuan pangan untuk 18,277 juta keluarga selama 4 bulan," ujarnya.
Menurut Ketut, langkah ini sekaligus untuk mengatur keluar-masuknya stok beras. "Ini kan juga untuk pengeluaran stok, sehingga pada saat nanti Bulog mulai menyerap hasil panen raya, keluar-masuk beras dapat dijaga dengan baik. Kebetulan Bapak Kepala Bapanas itu kan sangat optimistis. Jadi kita harus optimistis juga," sambungnya.
Di sisi lain, untuk bantuan yang sedang berjalan sekarang, tenggat waktunya diperpanjang. Bantuan pangan tahap kedua, berupa beras dan minyak goreng, kini bisa disalurkan hingga 31 Januari 2026. Perpanjangan ini bisa dilakukan berkat skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang sudah dapat lampu hijau dari Kementerian Keuangan.
Sejauh ini, realisasi penyalurannya sudah mencapai 17,370 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari target 18,277 juta. Secara jumlah, beras yang sudah terdistribusi mencapai 347,4 ribu ton, sementara minyak goreng sekitar 69,4 juta liter.
Nah, program SPHP beras untuk tahun 2025 juga sedang diupayakan agar ikut diperpanjang dengan skema RPATA yang sama. Sampai saat ini, realisasi SPHP beras 2025 sendiri sudah menyentuh angka 802,9 ribu ton di seluruh Indonesia.
Pemerintah tampaknya tak hanya fokus pada penyaluran di hilir. Aspek hulu, yang merupakan ujung tombak ketersediaan, juga dapat perhatian serius. Performa produksi nasional tahun depan diprediksi bisa kembali mencapai swasembada, cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.
"Gabah Rp6.500 itu sangat relatif menguntungkan petani, sehingga menurut kami tidak ada alasan petani tidak menanam," kata Ketut.
Ia menegaskan, kenyamanan petani dalam berproduksi adalah kuncinya. "Begitu petani kita nyaman untuk berproduksi, maka cita-cita swasembada akan lebih mudah kita capai. Dengan menjaga harga gabah petani, ini menurut kami salah satu cara untuk mencapai swasembada beras."
Artikel Terkait
PT Brigit Biofarmaka Gelar RUPST 2026 di Solo, Bahas Laporan Keuangan dan Penggunaan Laba
Dominasi Saham Unggulan Warnai Peta Pasar Modal Indonesia pada Maret 2026
Dharma Polimetal Bagikan Dividen Rp326,3 Miliar, Naik 62,8% dari Tahun Lalu
IHSG Naik Tipis, Saham NIRO dan DEFI Melonjak di Atas 34%