Bea Cukai Pecat 33 Pegawai, Target APBN Rp 301 Triliun Jadi Tantangan Berat

- Selasa, 30 Desember 2025 | 19:12 WIB
Bea Cukai Pecat 33 Pegawai, Target APBN Rp 301 Triliun Jadi Tantangan Berat

Tahun 2025 belum usai, tapi Bea Cukai sudah menunjukkan sikap tegas. Tak tanggung-tanggung, institusi ini memproses hukuman terhadap 33 pegawainya. Kasusnya beragam, mulai dari penipuan hingga pelanggaran disiplin yang dianggap berat. Langkah ini bukan tanpa alasan. Mereka bilang, ini bagian dari upaya serius membenahi diri dan menguatkan integritas dari dalam.

Nirwala Dwi Heryanto, selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, menegaskan hal itu. Menurutnya, menindak pegawai bermasalah adalah komitmen organisasi. Tujuannya jelas: menjaga profesionalisme dan memastikan fungsi pengawasan serta pelayanan bisa berjalan optimal.

“Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti secara tegas setiap pelanggaran disiplin, sebagai bagian dari penguatan kualitas dan integritas SDM Bea Cukai,” ungkap Nirwala dalam sebuah Media Gathering, Selasa (30/12).

Sebenarnya, langkah serupa sudah dilakukan setahun sebelumnya. Sepanjang 2024, tercatat 27 pegawai harus berhenti karena kasus yang mirip. Nah, di 2025 ini angkanya naik jadi 33 orang. Peningkatan ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa pengawasan internal semakin ketat.

Di sisi lain, ada ancaman dari atas. Presiden dan Menteri Keuangan sempat mengancam akan membekukan institusi ini. Menanggapi hal itu, Nirwala menyebut Bea Cukai sudah melakukan pembenahan menyeluruh. Upayanya mencakup banyak hal, mulai dari membangun kultur organisasi yang lebih baik, meningkatkan kinerja, hingga memperkuat layanan dan fungsi pengawasan terutama di titik-titik vital seperti pelabuhan dan bandara.

“Di sisi pelayanan, Bea Cukai terus mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, serta menjadikan setiap masukan publik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan yang berkelanjutan,” kata dia.

Soal pengawasan, teknologi jadi andalan. Mereka meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan memperkuat pengawasan di kawasan pelabuhan. Salah satu fokus utama adalah memberantas praktik under invoicing, alias pengurangan nilai faktur. Caranya? Dengan mengembangkan sistem terintegrasi yang dibantu kecerdasan buatan. Penindakannya pun diklaim dilakukan secara terukur dan konsisten, semua untuk mengamankan uang negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Tak hanya sistem, sumber daya manusianya juga terus ditingkatkan kualitasnya. Begitu pula dengan sarana dan prasarana pendukung. Semua digarap dalam setahun terakhir.


Halaman:

Komentar