Satgas Beras Turunkan Harga, Zona 3 Papua Catat Penurunan Terbesar

Sejak akhir Oktober lalu, pemerintah punya cara baru untuk mengendalikan harga beras. Mereka membentuk Satuan Tugas khusus yang bertugas memastikan harga di pasar tak melonjak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Langkah ini resmi dijalankan lewat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 375 Tahun 2025.

Dua bulan berjalan, hasilnya cukup terlihat. Satgas ini sudah melakukan pemantauan di lapangan, tak tanggung-tanggung, lebih dari 45 ribu kegiatan di 38 provinsi. Dari situ, hampir seribu pelaku usaha di bidang perberasan dapat teguran tertulis karena dianggap melanggar.

Menurut I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, capaian ini buah dari kerja sama banyak pihak. "Dalam 2 bulan terakhir, kami telah menerapkan pengawasan intensif ke semua lini pelaku usaha perberasan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/12).

"Ini supaya agar harga beras di masyarakat dapat lebih terkendali, karena sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas bahwa pemerintah harus mampu menjadi pengendali harga, terutama untuk beras," tambah Ketut.

Pengawasan itu melibatkan banyak lembaga. Mulai dari Bapanas sendiri, Polri, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, sampai Perum Bulog. Sinergi inilah yang disebut-sebut berhasil meredam harga, khususnya untuk beras medium dan premium di sebagian besar zona HET.

"Termasuk Zona 3 telah ada penurunan harga," akunya, "tapi masih perlu ada upaya lebih agar dapat mendekati HET, karena di sana ada tantangan geografis."

Angka-angkanya mulai turun

Lalu, seberapa signifikan penurunannya? Data Satgas mencatat, pada 20 Oktober lalu, harga beras premium di Zona 1 rata-rata masih Rp 15.248 per kilogram. Zona 2 dan 3 bahkan lebih tinggi, masing-masing Rp 16.303 dan Rp 19.371 per kg.

Namun begitu, per 24 Desember, situasinya mulai membaik. Di Zona 1, harganya turun 2,75% jadi Rp 14.828 per kg. Zona 2 turun tipis 1,7% ke angka Rp 16.025. Yang paling menggembirakan justru di Zona 3, di sana penurunannya mencapai 7,51% menjadi Rp 17.916 per kilogram.

Untuk beras medium, tren serupa terjadi. Awalnya di Zona 3 harganya Rp 16.500 per kg, sekarang turun jadi Rp 15.566. Zona 1 dan 2 juga mengalami penurunan, meski tak terlalu drastis.

Tantangan terbesar memang ada di Zona 3, yang mencakup wilayah seperti Papua. Komjen Syahardiantono, Kabareskrim Polri yang jadi Ketua Pengarah Satgas, mengakui masalah utamanya adalah distribusi. "Tentu kita sadari biaya angkut transportasi beras di Papua bisa cukup tinggi, bahkan bisa dua kali lipat," ungkapnya.

Alasannya klasik: kondisi geografis dan topografi yang sulit, dengan akses transportasi sangat terbatas. Untuk mengatasinya, Satgas membantu distribusi beras program SPHP dengan mengoptimalkan gudang-gudang filial gudang tambahan atau sewaan milik Bulog.

Upaya itu membuahkan hasil. Realisasi beras SPHP untuk regional Papua Barat melonjak 71,35%, dari 11.162 ton pada 19 Oktober menjadi 19.126 ton per 24 Desember. "Harapannya masyarakat Papua Raya dapat menikmati beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan untuk Zona 3 yakni Rp 13.500 per kilogram," harap Syahardiantono.

Di sisi lain, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, merasa optimis. Ia menilai kolaborasi seluruh pihak dalam Satgas telah membawa dampak positif. "Capaian ini agar terus menerus mampu kita jaga bersama. Tidak ada alasan harga beras tinggi dan melebihi HET," tegas Amran.

Dia mengingatkan, stok beras nasional sebenarnya melimpah. Bulog saja punya cadangan hingga 3,5 juta ton. "Ini tertinggi. Masyarakat harus menikmatinya dengan harga beras yang baik," katanya.

Ke depan, Amran meminta ritme kerja yang sudah terbangun ini tetap dijaga. Pemantauan ke produsen, distributor, hingga ritel modern harus terus dilakukan. Pemerintah berjanji akan memperkuat kinerja Satgas ini, agar harga beras benar-benar bisa stabil dan terjangkau untuk semua.