lanjutnya.
Namun begitu, Yassierli mengingatkan bahwa penerapan WFA harus mempertimbangkan realitas di lapangan. Tidak semua sektor bisa menerapkan begitu saja. Sektor-sektor yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kelancaran produksi, misalnya, mungkin perlu pengecualian.
“Bidang kesehatan, manufaktur, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, sektor esensial lainnya, sektor yang terkait dengan kelangsungan produksi pabrik, serta sektor-sektor lainnya,”
ujarnya merinci.
Respons Pengusaha: Tidak Bisa Sama Rata
Lalu, bagaimana tanggapan dari kalangan pengusaha? Mereka menyambut baik imbauan pemerintah, tapi dengan catatan. Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, bilang WFA tidak bisa diterapkan secara seragam untuk semua jenis pekerjaan.
“Kalau WFA itu kan tidak bisa untuk semua jenis pekerjaan. Tentunya kami mendukung pemerintah untuk ASN dan lain-lain,”
kata Shinta di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (19/12).
Ia mengingatkan, justru di penghujung tahun banyak sektor yang sedang berada di puncak aktivitas. Kehadiran fisik karyawan seringkali masih sangat dibutuhkan.
“Tapi ya jangan mengganggu dari segi jalannya ekonomi, usaha. Karena walaupun ini sudah akhir tahun, justru kan banyak puncak-puncaknya yang kita masih terus beraktivitas,”
tegasnya.
Intinya, penerapan WFA harus fleksibel dan melihat karakteristik sektor. Pekerjaan di lini produksi pabrik atau layanan tertentu yang memerlukan kehadiran fisik, jelas tidak mungkin mengikuti skema kerja dari rumah. Semuanya perlu disesuaikan, agar roda ekonomi tetap bisa berputar lancar.
Artikel Terkait
Antrean IPO BEI Didominasi Raksasa Aset, Target 2025 Belum Tercapai
Prabowo Ingatkan 29 Juta Warga Belum Punya Rumah, Serukan Pemerintah Bersih dan Kompak
Kepemilikan MDIY Bergeser, Rp14 Triliun Saham Beralih di Lingkaran Internal
Relawan Tempuh Medan Berat Demi Bantu Warga Terisolir di Aceh Tamiang