Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target yang ambisius: pekan ini, pembangunan 2.000 rumah bagi korban bencana di Sumatera akan dimulai. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan di tiga provinsi yang paling parah terdampak.
Dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (15/12), Prabowo menegaskan pemerintah tak main-main. Sumber daya negara digerakkan secara besar-besaran untuk menangani krisis ini. Fokus utamanya jelas: segera menyediakan tempat tinggal, baik sementara maupun tetap, bagi warga yang kehilangan segalanya.
“Saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya,” ujar Prabowo.
“Mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung saja jadi rumah tetap ya,” tambahnya.
Menurutnya, laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebutkan pekerjaan konstruksi bisa segera dimulai dan berpotensi langsung menjadi hunian permanen. Untuk mengawal proses ini, pemerintah sedang menyiapkan pembentukan satuan tugas khusus yang menangani rehabilitasi dan rekonstruksi.
Namun begitu, Prabowo punya pesan keras untuk seluruh jajaran kementerian dan lembaga. Ia meminta agar tidak ada lagi hambatan terkait persoalan lahan. “Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada,” tegasnya.
“Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” imbuh Presiden, menekankan agar pembangunan tak boleh tertunda.
Di sisi lain, Menteri Maruarar Sirait memberikan laporan yang lebih rinci dan dinamis. Komitmen pembangunan rumah justru terus bertambah. Dari angka awal 2.000 unit, bertambah 500 unit pada malam sebelumnya, dan lagi 100 unit pada pagi harinya. Totalnya kini mencapai 2.600 unit rumah yang pendanaannya berasal dari luar APBN dan siap dieksekusi bulan ini.
Tapi, untuk memastikan groundbreaking benar-benar terjadi minggu ini, Maruarar meminta arahan Presiden.
“Mohon kalau boleh arahan, sebelum ada lembaga siapa yang nanti mengkoordinir, kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali,” pinta Maruarar.
“Supaya ada dari Hukum bisa status tanahnya, dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB, supaya kita bisa jalan. Minggu ini sudah mulai membangun,” tegasnya. Koordinasi lintas kementerian ini dinilai krusial untuk menyelesaikan soal legalitas tanah dan dukungan infrastruktur.
Dana Mengalir dan Pasukan Terjun
Soal pendanaan, Prabowo memastikan anggaran untuk pemulihan sudah tersedia dalam APBN. Ia membela kebijakan efisiensi yang diambilnya, yang menurutnya justru memperkuat kemampuan fiskal negara saat merespons bencana seperti sekarang.
Tak hanya itu, dana juga langsung digelontorkan ke daerah. Tujuannya agar penanganan darurat bisa lebih cepat dan lincah. “Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp 20 miliar. Semua bupati/wali kota di 52 kabupaten/kota yang terdampak langsung saya kirim Rp 4 miliar,” jelas Prabowo.
Dana tersebut, klaimnya, sudah diterima seluruh daerah hanya dalam waktu tiga hari setelah instruksi diberikan.
Di lapangan, skala operasi juga masif. Lebih dari 50 ribu personel TNI dan Polri dikerahkan. Dukungan logistik pun tak tanggung-tanggung: puluhan helikopter, belasan pesawat terbang setiap hari, ribuan alat berat, truk air bersih, hingga fasilitas sanitasi darurat disebar ke lokasi bencana.
Pemulihan infrastruktur seperti jembatan darurat dan pembukaan jalan terus dilakukan meski medan sulit. Memang, sebagian wilayah masih terisolasi. Tapi pemulihan, kata Prabowo, akan terus berjalan bertahap dengan mengutamakan keselamatan warga dan petugas di garis depan.
Artikel Terkait
Laba Bersih PTBA Melonjak 104,8 Persen di Kuartal I-2026 Meski Pendapatan Stagnan
Paradise Indonesia (INPP) Cetak Laba Rp44 Miliar di Kuartal I-2026, Segmen Komersial Jadi Motor Pertumbuhan
Wall Street Beragam di Tengah Reli Bulanan, S&P 500 dan Nasdaq Catat Kenaikan Terbaik Sejak 2020
Wall Street Berakhir Campur Aduk, S&P 500 Catat Kenaikan Bulanan Terbesar Sejak 2020