Sensus Ekonomi 2026: BPS Petakan Peta Hijau Bisnis Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) punya pekerjaan besar di tahun 2026. Mereka akan menggelar Sensus Ekonomi, yang kali ini punya fokus khusus: memotret dengan jelas geliat usaha-usaha ramah lingkungan di Tanah Air. Di tengah desakan global menuju ekonomi hijau, sensus ini diharapkan bisa memberikan gambaran nyata, bukan sekadar perkiraan.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa kebutuhan akan data rinci soal ekonomi berkelanjutan sudah sangat mendesak.

“SE2026 tidak hanya mendata pelaku usaha secara umum, tetapi juga akan memberikan gambaran komprehensif mengenai kapasitas dan kontribusi sektor ramah lingkungan di Indonesia,”

ujarnya di Jakarta, Minggu (14/12). Menurutnya, ini adalah perhatian nasional yang tak bisa lagi ditunda.

Fokus pada Air, Limbah, dan Sampah

Nah, sektor-sektor apa saja yang akan dibidik? Pengelolaan air bersih dan air limbah jadi salah satu prioritas. Perannya strategis, apalagi di kota-kota besar yang seringkali bermasalah dengan sanitasi. Nanti, usaha pengolahan air, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sampai perusahaan layanan sanitasi akan dipetakan satu per satu.

Tak ketinggalan, urusan sampah dan daur ulang. Aktivitas pengumpulan, pemilahan, pengolahan limbah berbahaya (B3), hingga industri daur ulang plastik atau logam akan diidentifikasi secara rinci. Ini penting, karena lapangan usaha ini sedang naik daun.

“Kegiatan daur ulang sedang tumbuh pesat karena dorongan ekonomi sirkular. SE2026 membantu melihat skala industrinya, tantangan operasional, hingga peluang peningkatan nilai tambah,”

jelas Amalia.

Mendata Energi Bersih Hingga Remediasi

Di sisi lain, sektor energi bersih juga dapat perhatian serius. Sensus akan menjangkau pelaku usaha di bidang pembangkit listrik tenaga surya, angin, biomassa, hingga perusahaan yang bergerak di instalasi panel surya dan teknologi penyimpanan energi. Data ini bakal jadi fondasi untuk merumuskan kebijakan transisi energi yang lebih tepat, termasuk pemberian insentif.

“Ketersediaan data yang akurat sangat menentukan percepatan penggunaan energi terbarukan,”

lanjutnya, menekankan kaitannya dengan target penurunan emisi.

Yang menarik, aktivitas remediasi atau pemulihan lingkungan juga masuk dalam radar. Selama ini data sektor ini terbilang simpang siur. Usaha seperti restorasi lahan bekas tambang, pembersihan tumpahan minyak, hingga jasa audit lingkungan akan didata. Tujuannya jelas: agar pemerintah punya peta kapasitas dan tahu di mana investasi dibutuhkan, terutama di daerah rawan pencemaran.

Lebih dari Sekadar Angka

Pada akhirnya, data dari SE2026 ini diharapkan jadi pedoman. Bukan cuma untuk pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan hijau yang berbasis bukti, tapi juga untuk pelaku usaha dan investor.

Mereka bisa melihat peluang bisnis dan potensi pasar yang sebenarnya. Bagi akademisi, ini jadi bahan kajian yang berharga.

“Kami berharap pendataan ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi berkelanjutan di seluruh Indonesia,”

tutup Amalia. Sensus ini, jika berjalan baik, akan lebih dari sekadar daftar perusahaan. Ia akan menjadi cermin nyata dari wajah ekonomi hijau Indonesia yang sedang berusaha tumbuh.