Rencana pemerintah mengenakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tampaknya bakal molor lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bilang, kebijakan ini baru akan dijalankan saat pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menyentuh angka 6 persen. Jadi, untuk sementara, wacana itu ditunda dulu.
Nah, soal penundaan ini, sejumlah ekonom justru angkat jempol. Mereka anggap langkah itu tepat. Salah satunya Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE. Menurut dia, kondisi ekonomi dan sektor industri saat ini belum benar-benar pulih. "Kalau dipaksakan sekarang, ya bisa-bisa malah bumerang," ujarnya.
Faisal menjelaskan, industri minuman sendiri masih tertekan. Memberi beban cukai tambahan di saat seperti ini dinilainya kurang pas. Bukan cuma industrinya yang bakal kena getah, tapi tujuan utama kebijakan ini yaitu mengendalikan konsumsi gula juga bisa meleset.
"Kalau dikenakan cukai, harga jual pasti naik. Konsumsi mungkin turun, tapi belum tentu orang beralih ke pilihan yang lebih sehat," kata Faisal saat dihubungi akhir pekan lalu.
Yang terjadi malah bisa sebaliknya. Masyarakat mungkin cari alternatif lain yang tetap manis, misalnya minuman dari kedai atau buatan sendiri di rumah, yang notabene tidak kena cukai. Alhasil, tujuannya gagal, sementara industri malah terpukul. "Jadi ya percuma," tambahnya.
Dampaknya ke perekonomian pun bisa negatif. Tekanan pada industri berpotensi memicu pemotongan tenaga kerja, yang jelas nggak baik di tengah tren PHK yang masih mengkhawatirkan.
Artikel Terkait
Trump Tunjuk Calon Hawkish, Wall Street Langsung Berdarah
Gelombang Mundur di OJK, Empat Pucuk Pimpinan Serahkan Surat Pengunduran Diri
Mirza Adityaswara Lengser, Kursi Pucuk Pimpinan OJK Mendadak Kosong
Indonesia Jadi Magnet Investor Global di Tengah Badai Utang Negara Maju