ESDM dan Pelaku Usaha Gas Bersuara: Manajemen Risiko Jadi Penopang Bisnis Energi

JAKARTA – Di sektor minyak dan gas, urusan manajemen risiko bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Kementerian ESDM sendiri menaruh perhatian serius soal ini. Mitigasi risiko dinilai krusial, demi mencegah hal-hal yang bisa mengganggu operasional bisnis energi.

Menurut Muhammad Rizwi JH, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM, manajemen risiko adalah perkara serius. Ini menyangkut keselamatan dan keberlangsungan operasi perusahaan.

“Beberapa faktor penting yang harus dilakukan mulai dari identifikasi, evaluasi dan pengendalian berbagai risiko yang dapat membahayakan keselamatan operasional harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi 'Anticipating Business Risk to Secure Growth in The Energy and Mineral Resources Sector' yang digelar E2S di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Di sisi lain, Rizwi juga mengingatkan bahwa kemajuan sistem informasi membawa serta risiko-risiko baru. Kolaborasi untuk membangun sistem siber yang aman, katanya, sangat diperlukan. Begitu pula dengan upaya mendorong kemandirian teknologi nasional.

“Dalam era digital yang terus berkembang pesat, keamanan informasi menjadi hal krusial,” tegas Rizwi.

“Ancaman seperti serangan cyber bisa menimbulkan dampak yang merusak. Makanya, pendekatan yang terstruktur dan terukur itu penting.”

Lalu, bagaimana implementasinya di level perusahaan? Eri Surya Kelana, Direktur Manajemen Risiko PGN, membeberkan langkah-langkah yang diambil perusahaannya. PGN, kata dia, terus memperkuat kelangsungan bisnis lewat penerapan Business Continuity Management System (BCMS).

“BCMS ini diaktifkan ketika terjadi major issue yang mengancam kelangsungan bisnis perusahaan. Untuk pelaksanaannya, ada 55 BCP (Business Continuity Plan),” jelas Eri.

Penerapan sistem itu memungkinkan PGN mengidentifikasi dampak risiko bisnis, menyusun strategi mitigasi, hingga menyiapkan prosedur pemulihan. Tujuannya jelas: memastikan layanan ke pelanggan tetap optimal.

Sebagai perusahaan yang mengelola infrastruktur gas bumi nasional, komitmen PGN ditegaskan dengan adopsi sistem ini sejak 2022. Mereka bahkan telah meraih sertifikasi ISO 22301:2019 pada 2024 dan 2025. Itu jadi bukti standar internasional dalam pengelolaan kelangsungan bisnis.

Eri menekankan, PGN selalu mengidentifikasi risiko sejak fase pembangunan hingga pengelolaan infrastruktur. Termasuk untuk aset di lepas pantai, seperti Pipa SSWJ (South-Sumatera-West-Java), yang bersinggungan dengan ekosistem laut yang sensitif.

Dari identifikasi itulah, mitigasi bisa dirancang untuk bisnis dengan tingkat hazard yang cukup tinggi. Intinya, sistem manajemen risiko bertujuan meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari operasional perusahaan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

“Risk management yang ada di PGN basicnya Permen BUMN 02/2023, yang mewajibkan perusahaan melakukan tata kelola yang baik,” ungkap Eri.

“Di PGN sendiri, kami sudah memiliki Direktorat Manajemen Risiko. Itu membuktikan komitmen perusahaan. Risk owner menjadi garda terdepan untuk melakukan risk assessment dan mengusulkan treatment.”

Selain BCMS, perusahaan punya berbagai perangkat lain. Sebut saja operational risk, project & counterparty risk, contingency plan, hingga strategic risk. Monitoring juga dilakukan rutin, termasuk untuk aspek HSSE (Health, Safety, Security, Environment).

“Dengan risiko yang semakin kompleks, kami memperkuat risk intelligence agar PGN tetap tangguh, adaptif, dan berkelanjutan,” kata Eri menegaskan.

Sementara itu, dari sisi perusahaan pelayaran, Nico Dhamora, VP Risk Strategy & Governance Pertamina International Shipping (PIS), punya cerita lain. PIS telah mengubah manajemen risiko dari sekadar fungsi pendukung menjadi penggerak strategis. Caranya lewat penguatan infrastruktur, digitalisasi kontrol, dan yang tak kalah penting: internalisasi budaya risiko.

“Kadang-kadang ketika terjadi krisis semua menjadi panik. Jadi harusnya ada culture. Jadi kalau ada krisis, ada tata kelolanya,” kata Nico.

Karakteristik PIS memang unik. Digitalisasi tak hanya dipandang dari sisi data, tapi juga sebagai early warning system. “Di PIS kapalnya ada yang di luar Indonesia. Kita harus tahu posisi kapal di mana,” ujarnya.

Nah, manajemen risiko di sini tidak berjalan sendiri. Kolaborasi dengan pihak eksternal regulator, pemasok, klien sangat vital untuk memastikan setiap tahap operasional memenuhi standar.

“Harus proaktif. Fungsi manajemen risiko tidak bisa menunggu,” tegas Nico.

“Jadi ada komunikasi dua arah. Ada komunikasi dan monitoring. Efisiensi bisa terjadi kalau ada kolaborasi dan komunikasi.”