Djaka Bertekad: Sejarah Kelam Bea Cukai Tak Boleh Terulang

Soal wacana pembekuan Ditjen Bea Cukai yang digulirkan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama akhirnya angkat bicara. Bagi Djaka, pernyataan menteri itu bukan ancaman kosong, melainkan sebuah koreksi keras yang harus disikapi dengan serius.

“Yang pasti kita ke depan akan berupaya untuk lebih baik,” ucap Djaka, Rabu (3/12) lalu di Kemayoran, usai menghadiri pemusnahan barang kena cukai ilegal.

Ia mengakui, institusinya punya catatan kelam yang tak ingin terulang. Bayang-bayang masa lalu, tepatnya periode 1985-1995, masih menghantui. Saat itu, praktik korupsi di tubuh Bea Cukai disebutnya ‘menggila’, sampai-sampai Presiden Soeharto mengambil langkah drastis: merumahkan seluruh pegawai. Djaka bertekad, sejarah itu tidak boleh terulang.

“Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu, kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh Bea Cukai. Sehingga tentunya bahwa Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” tegasnya.

Lalu, bagaimana caranya? Djaka menjelaskan, perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari membangun kultur organisasi yang lebih sehat, mendongkrak kinerja, hingga memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara. Pelayanan kepada masyarakat juga akan terus diperbaiki, dengan setiap keluhan publik dijadikan bahan evaluasi.

Di sisi lain, teknologi disebut-sebut sebagai salah satu senjata andalan. “Kita sudah melakukan upaya untuk meng-connect-kan dengan AI,” tuturnya, merujuk pada pemanfaatan kecerdasan artifisial di pelabuhan untuk mencegah praktik under invoice. Langkah-langkah penindakan selama ini, menurutnya, sudah cukup efektif untuk menjaga penerimaan negara.

“Tentunya adalah untuk bagaimana kita menjaga penerimaan negara, tidak dinikmati ataupun hal-hal yang ilegal bisa keluar gitu,” ujar Djaka.