Konservasi di Pesisir Malang: Saat Urusan Dapur Berbenturan dengan Pelestarian Alam

Mencari Titik Temu

SALAM berusaha menjembatani. Mereka kaitkan konservasi dengan pemberdayaan. Edukasi lingkungan dibarengi dengan pelatihan buat wisata berbasis alam atau tingkatkan nilai jual produk lokal. Intinya, mereka coba tunjukkan: jaga lingkungan bukan berarti hilang penghasilan.

Namun begitu, pendekatan ini punya batasan. Tak semua daerah punya potensi wisata. Tak semua orang mudah beralih profesi. Hasilnya pun sering baru kelihatan bertahun-tahun kemudian.

Pengalaman lapangan juga mengungkap fenomena lain. Beban konservasi kerap hanya dipikul komunitas dan LSM. Peran negara? Minim. Pengawasan lemah, kebijakan tak jelas, penegakan hukum plin-plan. Situasinya jadi timpang. Apalagi ketika kerusakan justru datang dari aktor bermodal besar. Posisi komunitas jadi sangat rentan.

Intinya Soal Keadilan

Di titik ini, konservasi memperlihatkan wajah politiknya. Ini bukan cuma soal selamatkan penyu atau terumbu karang. Ini soal relasi kuasa. Soal siapa yang harus berkorban, dan siapa yang dapat untung.

Ketika negara absen, konservasi bisa jadi sekadar beban moral bagi warga. Tanpa dukungan nyata.

Dari perjalanan di Malang Selatan, pelajarannya jelas: konservasi tak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat itu penting, tapi jangan dijadikan solusi tunggal. Tanpa kebijakan yang berpihak, pendampingan berkelanjutan, dan komitmen negara yang solid, konservasi akan selalu kalah suara dibandingkan desakan ekonomi.

Jadi, ketika urusan lingkungan berhadapan dengan urusan dapur, yang dibutuhkan bukanlah sikap menyalahkan. Melainkan pemahaman akan kompleksitas hidup warga. Kita harus melihat ini sebagai proses panjang yang butuh kompromi, dialog, dan perubahan struktural yang serius.

Dari pesisir Malang, kita diingatkan: masa depan lingkungan ditentukan oleh kemampuan kita merancang sebuah konservasi yang adil. Adil bagi alam, dan adil bagi manusia yang hidup di dalamnya.