Konservasi di Pesisir Malang: Saat Urusan Dapur Berbenturan dengan Pelestarian Alam

Percakapan saya dengan seorang pegiat lingkungan di Malang belum lama ini, masih terngiang. "Orang bisa setuju soal konservasi," katanya, "tapi tetap harus makan."

Kalimat sederhana itu, bagi saya, menyentuh inti persoalan. Seringkali, upaya menjaga alam berbenturan langsung dengan urusan perut. Dengan kebutuhan paling mendasar: agar dapur tetap mengepul.

Realitas Pesisir Selatan yang Tak Sederhana

Pesisir selatan Malang itu indah dan kaya. Terumbu karangnya memesona, biota lautnya beragam. Tapi di balik pesona itu, tekanannya nyata. Ekosistemnya terus terancam.

Penangkapan ikan yang merusak masih terjadi. Perdagangan karang hias juga. Eksploitasi ruang pesisir berjalan. Kenapa? Pilihan ekonomi bagi banyak warga di sana terbatas. Jadi, konservasi di sini bukan soal hitam atau putih. Ini lebih mirip negosiasi tanpa akhir antara bertahan hidup dan menjaga warisan alam.

Kerusakan itu punya konteks. Banyak keluarga hidup dari laut dengan cara turun-temurun. Namun, tekanan ekonomi, perubahan pasar, dan teknologi membuat cara-cara lama itu kian berisiko bagi lingkungan. Saat sumber daya menipis, pilihannya menyempit. Terus merusak atau mencoba hal baru yang belum pasti hasilnya.

Upaya SALAM di Tengah Dilema

Di sinilah organisasi seperti Sahabat Alam Indonesia (SALAM) mencoba masuk. Mereka tak cuma edukasi. Mereka dampingi komunitas, buka diskusi soal alternatif penghidupan.

Pendekatannya jelas: larangan saja tak cukup. Harus ada jalan lain untuk cari nafkah.

Tapi jalan itu tak mulus. Bagi sebagian warga, pesan konservasi terdengar abstrak. Larangan menangkap ikan tertentu atau mengambil karang, misalnya, langsung terasa di kantong. Akibatnya, gampang sekali konservasi dianggap sebagai agenda "orang luar" entah itu NGO, pemerintah, atau akademisi yang dianggap kurang paham realitas warga pesisir.

Mencari Titik Temu

SALAM berusaha menjembatani. Mereka kaitkan konservasi dengan pemberdayaan. Edukasi lingkungan dibarengi dengan pelatihan buat wisata berbasis alam atau tingkatkan nilai jual produk lokal. Intinya, mereka coba tunjukkan: jaga lingkungan bukan berarti hilang penghasilan.

Namun begitu, pendekatan ini punya batasan. Tak semua daerah punya potensi wisata. Tak semua orang mudah beralih profesi. Hasilnya pun sering baru kelihatan bertahun-tahun kemudian.

Pengalaman lapangan juga mengungkap fenomena lain. Beban konservasi kerap hanya dipikul komunitas dan LSM. Peran negara? Minim. Pengawasan lemah, kebijakan tak jelas, penegakan hukum plin-plan. Situasinya jadi timpang. Apalagi ketika kerusakan justru datang dari aktor bermodal besar. Posisi komunitas jadi sangat rentan.

Intinya Soal Keadilan

Di titik ini, konservasi memperlihatkan wajah politiknya. Ini bukan cuma soal selamatkan penyu atau terumbu karang. Ini soal relasi kuasa. Soal siapa yang harus berkorban, dan siapa yang dapat untung.

Ketika negara absen, konservasi bisa jadi sekadar beban moral bagi warga. Tanpa dukungan nyata.

Dari perjalanan di Malang Selatan, pelajarannya jelas: konservasi tak bisa dipisahkan dari keadilan sosial. Pemberdayaan masyarakat itu penting, tapi jangan dijadikan solusi tunggal. Tanpa kebijakan yang berpihak, pendampingan berkelanjutan, dan komitmen negara yang solid, konservasi akan selalu kalah suara dibandingkan desakan ekonomi.

Jadi, ketika urusan lingkungan berhadapan dengan urusan dapur, yang dibutuhkan bukanlah sikap menyalahkan. Melainkan pemahaman akan kompleksitas hidup warga. Kita harus melihat ini sebagai proses panjang yang butuh kompromi, dialog, dan perubahan struktural yang serius.

Dari pesisir Malang, kita diingatkan: masa depan lingkungan ditentukan oleh kemampuan kita merancang sebuah konservasi yang adil. Adil bagi alam, dan adil bagi manusia yang hidup di dalamnya.