Mata di Langit: Upaya Indonesia Merengkuh Kedaulatan Data dari Orbit

Tanggal 24 Juni 2025 lalu, langit menyaksikan sebuah pencapaian kecil yang punya makna besar. Roket Falcon 9 milik SpaceX meluncur membawa muatan khusus: satelit nano RIDU-Sat 1. Satelit mungil ini adalah buah kolaborasi Universitas Pertahanan RI, Berlin Nano Satellite Alliance, dan tentu saja BRIN. Sebuah langkah lagi, meski kecil, dalam perjalanan panjang Indonesia di orbit.

Kita semua tahu, data sekarang ibarat emas baru. Nilainya luar biasa, menentukan segalanya dari ekonomi sampai keamanan. Tapi di antara semua jenis data itu, ada satu yang krusial: data geospasial. Singkatnya, informasi tentang 'di mana'.

Citra satelit, peta digital, koordinat semuanya jadi dasar untuk mengambil keputusan penting. Mulai dari menghitung potensi panen, memantau kebakaran hutan, sampai mengawasi perbatasan. Nah, masalahnya, selama ini kita masih terlalu bergantung pada satelit milik negara lain. Ini bukan cuma soal teknis, lho. Lebih dalam dari itu, ini menyangkut kedaulatan informasi kita sendiri.

Dua Risiko Bergantung pada Orang Lain

Pertama, soal ketidakpastian. Coba bayangkan saat bencana datang. Kita butuh citra cepat untuk melihat daerah yang terdampak. Tapi kalau mengandalkan satelit asing, dapat datanya kapan? Belum tentu sesuai dengan timing yang kita butuhkan. Ambil contoh banjir di Bali akhir 2025 silam. Susah sekali dapat citra satelit yang bisa diakses publik secara gratis dan cepat untuk mitigasi.

Kedua, ini yang lebih pelik: kerentanan geopolitik. Dalam situasi krisis atau ketegangan, negara pemilik satelit pasti akan mendahulukan kepentingannya sendiri. Akses bisa saja dibatasi atau malah diputus. Alhasil, kita berisiko mengalami 'kebutaan' di wilayah sendiri saat paling membutuhkan informasi.

Peta Dunia yang Sudah Berubah

Perlu disadari, lanskap industri satelit global sudah bergeser drastis. Dulu, ini adalah arena para lembaga antariksa pemerintah macam NASA atau ESA. Sekarang, perusahaan swasta mendominasi.

Lihat saja SpaceX. Mereka menawarkan jasa peluncuran roket dengan harga yang jauh lebih efisien, dan banyak negara termasuk kita memakainya. Di sisi lain, untuk data citra satelit, perusahaan seperti Planet Labs, Maxar, dan Airbus punya ratusan satelit pemantau Bumi yang beroperasi secara komersial.

Planet Labs saja punya lebih dari 200 satelit yang memotret seluruh permukaan Bumi setiap hari. Mereka dan para pesaingnya tidak lagi sekadar jual data mentah. Kini, yang mereka tawarkan adalah analisis siap pakai: dari mendeteksi kapal ilegal sampai memprediksi hasil panen dengan bantuan Kecerdasan Buatan.

Intinya, apa yang dulu jadi bahan riset kampus, sekarang telah berubah menjadi produk komersial yang diperjualbelikan. Kalau kita tidak punya sumber data nasional yang mandiri, ya konsekuensinya jelas: para peneliti dan pelaku di dalam negeri hanya akan jadi pengguna, bukan pengembang teknologi.

Jejak dan Harapan dari Dalam Negeri

Meski kerap dianggap tertinggal, sebenarnya Indonesia punya rekam jejak. Program satelit mikro LAPAN seri A adalah buktinya. Ini jadi tonggak awal kemampuan nasional kita di teknologi antariksa.

Semuanya berawal dari LAPAN-A1, atau LAPAN-TUBSAT, hasil kolaborasi dengan Technische Universität Berlin yang meluncur pada 2007. Delapan tahun kemudian, lahir LAPAN-A2 yang dirakit sepenuhnya di dalam negeri. Kemudian, pada 2016, menyusul LAPAN-A3 yang fokus pada pemantauan pertanian dan lingkungan, hasil kerja sama dengan IPB.

Kini, BRIN sedang menyiapkan program yang lebih ambisius: konstelasi satelit Nusantara Earth Observation (NEO). Bayangkan, sebuah jaringan satelit nasional, baik optik maupun radar, yang bisa memantau wilayah Indonesia secara real-time. Impian untuk mandiri dalam pengamatan Bumi mulai terlihat bentuknya.

Langkah ke Depan: Kebijakan dan Konsistensi

Namun begitu, semua itu butuh dukungan yang solid dan konsisten dari pemerintah. Pertama, isu kemandirian data geospasial ini harus benar-benar diangkat sebagai program strategis nasional yang melibatkan banyak sektor. Regulasinya sebenarnya sudah ada, seperti UU No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Tinggal eksekusinya saja yang perlu lebih cepat dan terarah.

Kedua, soal anggaran. Alokasi dana untuk riset dan pengembangan di bidang satelit serta penginderaan jauh harus ditingkatkan. Riset di BRIN dan berbagai universitas perlu difokuskan dan didanai secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek sesaat.

Ketiga, kita perlu kemitraan yang cerdas. Belajar teknologi dari mitra asing itu boleh, bahkan perlu. Tapi tujuannya harus jelas: untuk mandiri, bukan untuk selamanya bergantung. Ke depan, peran startup dan industri swasta lokal di bidang antariksa harus didorong. Kalau di luar negeri startup satelit bisa bermunculan, kenapa di Indonesia tidak?

Pada akhirnya, kemandirian data satelit adalah fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Di era ketika data menentukan segalanya, kita harus berdaulat atas informasi geospasial sendiri. Bukan menutup diri, tapi memastikan kita punya kemampuan inti. Dengan begitu, posisi tawar kita di dunia akan lebih kuat.

Ini tentang kedaulatan di ruang baru: ruang data dan antariksa. Dan dengan investasi serta semangat yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjelma dari pengguna menjadi pemain yang diperhitungkan.