Gelombang Larangan Media Sosial untuk Anak-Anak: Akankah AS Akhirnya Ikut Arus Global?

Australia baru saja mengambil langkah tegas. Mereka resmi memberlakukan aturan batas usia untuk bermain media sosial, dan aturannya cukup ketat. Ternyata, ini bukan cuma gebrakan lokal. Beberapa negara lain dikabarkan siap-siap mengikuti jejak mereka. Lalu bagaimana dengan Amerika Serikat? Negeri yang jadi rumah bagi mayoritas platform media sosial itu, tampaknya tak akan lama lagi ikut bergerak.

Perubahan regulasi di berbagai penjuru dunia, ditambah dengan gugatan besar yang sedang membelit Meta, membuat skenario larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun di AS terasa semakin nyata. Bisa dibilang, ini berpotensi menjadi keputusan politik paling signifikan dalam waktu dekat.

Menurut laporan Newsweek, tekanan global ini jelas membuat regulator AS berada di posisi yang serba salah. Apalagi, Meta sendiri sedang berhadapan dengan tuntutan hukum karena diduga abai melindungi pengguna muda.

Di sisi lain, Australia sudah lebih dulu melarang anak di bawah 16 tahun punya akun media sosial. Malaysia rencananya akan menerapkan aturan serupa mulai tahun depan. Sementara itu, Uni Eropa sibuk merancang standar verifikasi usia yang lebih mengutamakan privasi. Gerakannya cepat sekali.

Di AS sendiri, gugatan dari banyak negara bagian menuding Meta sengaja menghindari teknologi yang sebenarnya bisa mencegah anak-anak membuat akun. Ini jadi bahan bakar tambahan.

Para pendukung kebijakan pembatasan usia yakin langkah ini bisa meredam masalah kesehatan mental dan berbagai risiko keselamatan yang kian mengkhawatirkan. Namun begitu, pihak yang kontra punya kekhawatiran lain. Mereka takut remaja justru akan berpindah ke ruang online yang lebih gelap dan sama sekali lepas dari pengawasan.

Lalu, pertanyaan besarnya: dengan arah kebijakan global seperti ini, akankah AS akhirnya ikut ambil langkah serupa? Dan seberapa ketat aturan yang akan mereka terapkan nantinya?

AS Masih Tertinggal soal Aturan

Jujur saja, regulasi nasional AS soal usia media sosial masih sangat jadul. Satu-satunya payung hukum adalah COPPA, undang-undang yang lahir di tahun 1998. Isinya melarang perusahaan mengumpulkan data anak di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua.

Nah, di sinilah masalahnya. COPPA tidak melarang anak-anak itu untuk bermain media sosial. Ia hanya membuat platform bertanggung jawab jika kedapatan mengumpulkan data mereka. Alhasil, hampir semua platform memilih jalan aman: menetapkan batas usia minimum 13 tahun untuk menghindari masalah hukum.

Tapi ya itu tadi, aturan ini sudah berusia lebih dari seperempat abad. Sangat tidak relevan dengan kondisi digital sekarang. Tidak ada kewajiban verifikasi usia yang kuat, remaja berusia 13 sampai 15 tahun nyaris tak terlindungi, dan penegakan hukum hanya berlaku jika platform tahu ada pengguna di bawah umur. Poin terakhir ini, kebetulan, jadi salah satu inti gugatan terhadap Meta.

Sekarang, angin perubahan berhembus kencang. Banyak negara mulai mengadopsi larangan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun, dilengkapi sistem verifikasi usia yang ketat. Tekanan global ini membuat AS semakin sulit bertahan dengan standar usang yang dibuat di era dial-up.

Ditambah lagi, gugatan besar terhadap Meta yang menuding mereka sengaja menghindari verifikasi usia yang efektif, semakin membuka peluang lahirnya aturan nasional baru yang lebih keras.

Kalau AS memutuskan untuk mengikuti langkah global, platform media sosial mungkin harus bersiap. Verifikasi usia akan jauh lebih ketat, bisa melibatkan pemeriksaan oleh pihak ketiga, kartu identitas resmi, verifikasi video selfie, atau sistem 'token usia' yang hanya menunjukkan status dewasa tanpa membocorkan identitas asli.

Australia Jadi Pelopor Larangan

Australia memberi contoh yang gamblang. Mulai 10 Desember 2025 nanti, platform media sosial diwajibkan mencegah warga Australia di bawah 16 tahun memiliki atau membuat akun baru. Denda untuk pelanggarnya bisa mencapai 49,5 juta dolar Australia sekitar Rp 548 miliar. Mereka juga wajib pakai teknologi age assurance.

Kebijakan ini lahir dari kekhawatiran mendalam soal kesehatan mental remaja. Psikolog klinis Danielle Einstein, dalam sebuah wawancara dengan Channel News Asia, menjelaskan betapa kuatnya dorongan remaja untuk tetap terhubung di media sosial.

"Tekanan untuk mencari validasi dan rasa takut dikucilkan membuat mereka sangat rentan, terutama di masa-masa awal sekolah menengah. Perasaan tidak aman itu sangat nyata," ujarnya.

Einstein percaya pembatasan usia bisa membawa dampak positif. Ia merujuk pada berkurangnya perundungan dan membaiknya nilai akademik, mirip dengan efek larangan smartphone di sekolah-sekolah Australia.

Selain Australia, Malaysia adalah nama berikutnya. Mereka sudah mengumumkan larangan serupa yang akan berlaku tahun depan, lengkap dengan pemeriksaan identitas elektronik. Sementara di Eropa, negara-negara anggota sibuk menyusun kerangka verifikasi usia bersama yang dijamin lebih privat.

Gugatan ke Meta Menambah Pemanasan

Di AS, tekanan terkuat justru datang dari ruang pengadilan. Gugatan federal di California menuduh Meta gagal mencegah anak-anak membuat akun. Lebih parah lagi, perusahaan dituding sengaja tidak memakai alat verifikasi usia yang mereka miliki karena khawatir akan menghambat pertumbuhan pengguna.

Dokumen internal yang terbuka di pengadilan mengungkap sesuatu. Meta ternyata sadar betul bahwa sistem verifikasi yang kuat akan mengurangi jumlah pengguna di bawah umur. Instagram bahkan disebut-sebut sempat tidak punya sistem penyaringan usia, lalu beralih ke metode mandiri yang mudah dimanipulasi.

Dengan Eropa yang mendorong standar baru berbasis privasi, AS kini terjepit dalam dilema klasik: bagaimana menyeimbangkan perlindungan anak, hak privasi pengguna, dan kebebasan mengakses informasi?

Intinya, AS ada di persimpangan jalan. Australia dan Malaysia sudah bergerak. Eropa menyiapkan standarnya. Gugatan pada Meta semakin menguak kelalaian. Para pendukung berharap aturan ketat bisa menjadi tameng dari risiko kesehatan mental dan bahaya di dunia maya.

Dalam waktu dekat, AS harus memutuskan: apakah akan menaikkan batas usia minimum, atau 'hanya' memperketat verifikasi. Apapun pilihannya, ini berpotensi menjadi perubahan paling besar dalam sejarah kebijakan keamanan digital untuk anak-anak di sana.