Revolusi Royalti Musik Indonesia: Pemerintah Tegaskan Komitmen Perombakan Total

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan komitmen pemerintah melakukan transformasi menyeluruh terhadap sistem tata kelola royalti musik di Indonesia. Pernyataan tegas ini disampaikan langsung dalam audiensi terbuka dengan para pencipta lagu, penyanyi, dan komposer di Graha Pengayoman, Jakarta.

Arahan Presiden Prabowo: Tidak Ada Toleransi Pelanggaran Hak Musisi

Supratman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan hak para pelaku industri musik. Kebijakan ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya perlindungan hak ekonomi kreator.

"Pertama, tidak boleh ada toleransi terhadap penyimpangan atau mengambil hak orang lain," tegas Supratman dalam pertemuan tersebut.

Kolaborasi Kementerian untuk Ekosistem Musik yang Lebih Baik

Kemenkumham berkolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta seluruh pemangku kepentingan industri musik untuk menciptakan sistem royalti yang lebih adil. Supratman menekankan bahwa setiap karya musik memiliki nilai ekonomi yang wajib dilindungi negara.

"Kreasi itu karena punya nilai ekonomi maka wajib dilindungi. Yang kita dorong itu aturan agar tumbuh kreasi lainnya agar ekosistem maju," jelas Supratman.

Tiga Pilar Utama Perlindungan Royalti Musik