Pramono Anung Tegaskan Tidak Pangkas TPP & Tukin ASN DKI, Tapi Ancam Pecat ASN Suka Flexing

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan jaminan bahwa anggaran untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan tunjangan kinerja (tukin) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tidak akan dipangkas. Komitmen ini disampaikan di tengah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp15 triliun.

Meski demikian, Pramono secara tegas mewanti-wanti para ASN agar tidak malas-malasan dalam bekerja atau melakukan flexing (pamer kekayaan) mengingat besarnya gaji dan tunjangan yang mereka terima.

Janji Pertahankan Tunjangan ASN dan Peringatan Keras

Dalam acara Jakarta Economic Forum (JEF) di Gelora Bung Karno, Senayan, Pramono menyatakan, "Apa yang saya inginkan dengan Balai Kota? Mereka merasa nyaman dalam kepemimpinan saya. Untuk itu saya tidak bawa satu pun orang dari luar. Yang kedua, ketika efisiensi Rp15 triliun, saya minta tidak disentuh sesen pun TPP untuk ASN yang ada di Jakarta. Enggak ada. Maka tukin-nya, saya juga baru tahu, tukin-nya Jakarta ini lebih dari yang lain. Mungkin lebih dari Bank Indonesia maupun OJK."

Namun, dia menegaskan ada konsekuensinya. "Maka untuk itu tetapi, ada tetapinya juga. Kalau ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing," ujarnya.