Dana Rp14,6 T DKI Mengendap di Bank, Pramono Anung Buka Suara Soal Rencana Bayar Proyek Hingga 2025

Permintaan Tambahan Dana ke Menteri Keuangan

Pramono Anung secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera mentransfer dana tambahan senilai Rp10 triliun. Transfer dana ini diharapkan berasal dari dana bagi hasil (DBH) atau dana transfer lainnya untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

Penegasan: Bukan Dana Mengendap

Gubernur DKI menegaskan bahwa dana Rp14,6 triliun bukan merupakan dana mengendap, melainkan anggaran yang disiapkan khusus untuk pembayaran di akhir tahun anggaran. Pola serupa juga diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya, dimana pembayaran besar dilakukan pada bulan November dan Desember.

Latar Belakang: Sorotan Menkeu atas Dana Daerah

Pernyataan ini muncul menanggapi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran yang mengendap di kas daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia per September 2025, Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan, disusul oleh Jawa Timur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Utara, dan Jawa Barat.