Prabowo: PT PAL, Pindad, dan PTDI Hampir Dijual ke Asing, Saya Larang

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa sejumlah perusahaan strategis nasional di sektor pertahanan, seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), nyaris dijual kepada pihak asing. Namun, rencana itu dihentikan atas perintahnya. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan secara serentak dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PT DI dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan! Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu,” tegas Prabowo dalam sambutannya.

Presiden kemudian memaparkan perkembangan industri pertahanan nasional yang mulai menunjukkan hasil. PT PAL, misalnya, kini telah mampu membangun berbagai kapal perang modern, termasuk kapal selam. “PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih, Saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Selain itu, Prabowo mengklaim baru menerima laporan bahwa seluruh senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan diproduksi oleh PT Pindad. “Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad, Saudara-saudara. Senjata kita teruji,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengungkapkan langkah pemerintah menertibkan badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai tidak efisien. Hingga saat ini, sekitar 240 BUMN telah ditutup. Jumlah itu ditargetkan bertambah menjadi 250 pada akhir Juli 2026 dan mencapai sekitar 800 BUMN pada akhir tahun.

“Ini kita tertibkan. Sampai akhir bulan Juli, sampai hari ini kita sudah tutup 240 BUMN yang nggak beres sudah kita tutup. Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31, 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup,” kata Prabowo.

Dari penataan tersebut, pemerintah mengklaim telah menghemat anggaran mendekati Rp70 triliun, terutama dari efisiensi biaya operasional dan pengeluaran direksi. “Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun. Rp70 triliun sudah kita hemat,” ujar dia.