Defisit APBN Semester I 2026 Tembus Rp196,5 Triliun, Menkeu Klaim Masih Terkendali

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir semester I 2026 mencapai Rp196,5 triliun, setara 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini meningkat dibandingkan posisi defisit per Mei 2026 yang sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap PDB. Meski demikian, secara tahunan defisit justru menurun 3,8 persen dari semester I 2025 yang saat itu mencapai 0,84 persen terhadap PDB.

"Defisit APBN semester I (2026) tercatat sebesar Rp196,5 triliun dengan persentase sebesar 0,76 persen terhadap PDB. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali," ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Dari sisi penerimaan, pemerintah membukukan pendapatan negara sebesar Rp1.459,4 triliun, atau 46,3 persen dari target APBN 2026 yang dipatok Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini melonjak 21,4 persen secara tahunan. Purbaya merinci pendapatan negara didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi riil serta perbaikan tata kelola pada pintu-pintu penerimaan negara.

"Kinerja pendapatan dipengaruhi oleh peningkatan akses ekonomi, peningkatan pengawasan dan tata kelola pajak dan bea cukai, serta peningkatan layanan kementerian lembaga dan BLU," kata dia.

Secara kumulatif, penerimaan perpajakan mencapai Rp1.187,8 triliun, atau 44,1 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan tahunan 21,4 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp271 triliun, atau 59 persen dari target, naik 21,6 persen secara tahunan. Purbaya menyoroti performa sektor pajak murni yang melesat 24,6 persen selama enam bulan pertama tahun ini, membalikkan kontraksi 7 persen pada periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat penerimaan pajak aja itu tumbuhnya 24,6 persen. Ini perkembangan yang menggembirakan mengingat tahun lalu kontraksi 7 persen di 6 bulan pertama," tuturnya.

Lompatan performa ini dinilai sebagai bukti bahwa reformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola di otoritas perpajakan mulai membuahkan hasil. "Jadi reformasi perpajakan dan reformasi organisasi maupun personali perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Saya pikir ke depannya akan terus membaik," kata Purbaya.

Belanja Negara Terserap Rp1.656 Triliun

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.656 triliun, atau 43,1 persen dari pagu anggaran tahunan. Realisasi ini meningkat 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah menggelontorkan dana Rp1.296,8 triliun, dengan tingkat serapan 41,2 persen dan pertumbuhan tahunan 29,4 persen.

Melalui bauran performa fiskal tersebut, keseimbangan primer APBN Indonesia hingga pertengahan tahun ini mencatat surplus Rp85,1 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah dieksekusi sebesar Rp452 triliun, atau 65,6 persen dari target total APBN 2026.