90 Persen Produk Indonesia Bebas Bea Masuk ke Belarusia Usai Perjanjian Dagang Diratifikasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa hampir 90 persen produk asal Indonesia akan bebas bea masuk ke Belarusia setelah perjanjian dagang Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) diratifikasi. Perjanjian ini melibatkan negara-negara EAEU, yaitu Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Armenia, dan Kirgistan.

“Bapak Presiden sudah mempersiapkan surat ke DPR untuk Rusia dan Belarusia sudah meratifikasi perjanjian ini sehingga dengan demikian hampir 90 persen, lebih produk Indonesia masuk EAEU termasuk Belarus dengan bea masuk nol, demikian pula dengan sebaliknya,” kata Airlangga usai forum Indonesian-Belarusian Forum di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).

Saat ini pemerintah tengah memproses agar perjanjian dagang tersebut segera ditandatangani. Airlangga membeberkan nilai perdagangan Indonesia dan Belarusia saat ini mencapai sekitar USD 220 juta. Pemerintah berharap implementasi penuh perjanjian dapat meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara.

Dalam pertemuan itu, ditandatangani pula 17 nota kesepahaman business to business antara pelaku usaha Indonesia dan Belarusia. Airlangga menargetkan nilai investasi kedua negara dapat mencapai USD 500 juta dalam waktu dekat. “Ya tentu kita berharap dalam waktu dekat bisa mencapai sampai dengan USD 500 juta,” ungkapnya.

Kunjungan Wakil Perdana Menteri Belarusia Viktor Karankevich ke Indonesia merupakan tindak lanjut dari Joint Commission Meeting yang digelar di Belarusia pada Mei lalu. Menurut Airlangga, pemerintah Belarusia menunjukkan komitmen untuk mempercepat realisasi berbagai kerja sama ekonomi dengan Indonesia.

Kerja Sama Sektor Pupuk dan Alat Berat

Selain memperluas perdagangan, Indonesia juga menjajaki kerja sama strategis di sektor industri dan ketahanan pangan. Di sektor pupuk, Airlangga mengungkapkan Indonesia tengah menjajaki peningkatan kepemilikan saham pada proyek tambang potas di Belarusia. PT Pupuk Indonesia saat ini sedang melakukan proses due diligence untuk mengkaji peluang investasi tersebut.

Langkah itu diperlukan karena Indonesia tidak memiliki cadangan potas, padahal komoditas tersebut merupakan bahan baku utama pupuk NPK. Dengan memiliki saham di tambang potas, Indonesia diharapkan dapat mengamankan pasokan bahan baku pupuk dalam jangka panjang. “Peningkatan dari kepemilikan saham di dalam tambang. Karena kalau tanpa kepemilikan seperti sekarang kalau ada disrupsi, impornya juga bisa terdisrupsi,” terang Airlangga.

Airlangga mengatakan Belarusia merupakan salah satu produsen alat berat terbesar di kawasan EAEU. Pemerintah menawarkan kerja sama elektrifikasi alat berat dengan memanfaatkan teknologi penyimpanan energi atau battery storage dari Indonesia. Kerja sama tersebut dapat mendorong penggunaan alat berat listrik di sektor pertambangan, sekaligus mendukung program hilirisasi nikel nasional melalui pemanfaatan baterai produksi dalam negeri.

“Kita mendorong alat-alat pertambangan menggunakan listrik dan itu sesuai dengan pengembangan downstreaming daripada nikel di Indonesia dan mengurangi kebutuhan daripada karbon, daripada solar, bensin,” tutur Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama pengembangan bus listrik dan mempersilakan Belarusia berinvestasi di sektor kendaraan listrik di Indonesia.