BMKG: El Niño Berpotensi Berlangsung 9-12 Bulan, Waspadai Dampak Saat Bertepatan dengan Musim Kemarau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Niño akan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Berdasarkan pemantauan terkini, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan probabilitas mencapai 98 persen. Kondisi ini berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan hal tersebut dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

“El Niño ini terjadi kurang lebih selama 9-12 bulan, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek tergantung berbagai kondisi, sehingga diperkirakan El Niño yang dimulai sekitar bulan April atau Mei akan berakhir di bulan Mei tahun depan,” ujarnya.

Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Ia menjelaskan, El Niño dan musim kemarau merupakan dua hal yang berbeda. Musim kemarau adalah siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat polutan, serta gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat suhu panas. Di sektor pangan, Faisal mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga potensi puso akibat defisit air.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.