FCC Perluas Larangan Impor Perangkat Teknologi China, Termasuk Model Lama

Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC) kembali memperketat aturan terhadap perangkat teknologi asal China. Kali ini, larangan impor tidak hanya berlaku untuk model baru, tetapi juga mencakup perangkat lama dari sejumlah produsen yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Kebijakan ini merupakan perluasan dari larangan yang diberlakukan pada 2022, yang sebelumnya hanya menyasar model baru peralatan telekomunikasi dan pengawasan video dari Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, dan Dahua. Dalam aturan terbaru, larangan meliputi perangkat lama yang digunakan untuk keselamatan publik, keamanan fasilitas pemerintah, pengawasan infrastruktur penting, serta keperluan lain yang berkaitan dengan keamanan nasional.

Aturan yang diperluas itu akan mulai berlaku pada awal Juli mendatang. Meski demikian, FCC menegaskan bahwa warga AS tetap diperbolehkan menggunakan perangkat yang sudah mereka miliki sebelumnya.

Langkah ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan FCC yang menyasar teknologi China. Sebelumnya, pada Desember lalu, FCC melarang impor seluruh model baru drone buatan China. Pada Maret, larangan juga diberlakukan untuk model baru router konsumen asal China, yaitu perangkat yang menghubungkan komputer, ponsel, dan perangkat pintar ke internet. Namun, aturan terbaru tidak mencakup model drone maupun router yang sudah beredar sebelumnya.

Pada Oktober, FCC melalui pemungutan suara memutuskan untuk menghentikan persetujuan baru bagi perangkat yang menggunakan komponen dari perusahaan-perusahaan dalam daftar pengawasannya. FCC juga diberi kewenangan untuk melarang penggunaan peralatan yang sebelumnya telah disetujui dalam kondisi tertentu.

Keputusan itu tidak luput dari respons hukum. Hikvision menggugat kebijakan tersebut pada Desember dengan alasan FCC telah melampaui kewenangannya dan tidak memiliki dasar yang memadai.

Selain itu, FCC juga tengah mempertimbangkan larangan bagi operator telekomunikasi AS untuk melakukan interkoneksi dengan perusahaan telekomunikasi China. Jika diterapkan, kebijakan itu secara praktis akan melarang perusahaan telekomunikasi China mengoperasikan pusat data di Amerika Serikat.