Pemerintah Luncurkan Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun untuk Jaga Daya Beli dan Antisipasi Gejolak Global

Pemerintah resmi meluncurkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor dengan total nilai mencapai Rp26,34 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan domestik pada paruh kedua tahun ini. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika geopolitik global yang belum stabil, khususnya ketidakpastian di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu gejolak harga minyak dunia dan menekan rantai pasok eksternal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa situasi tersebut memaksa pemerintah untuk mengambil langkah antisipatif yang lincah dan proaktif. “Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun,” ujarnya dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026). Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak dari ketidakpastian global.

Secara rinci, stimulus jumbo tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, hingga insentif transportasi publik. Airlangga memaparkan, anggaran tersebut mencakup stimulus insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan serta vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan dalam skala masif sebesar Rp18,04 triliun. Seluruh bauran kebijakan ini dirancang agar menyentuh langsung denyut nadi perekonomian masyarakat di akar rumput.

Salah satu terobosan penting dalam stimulus ini menyasar sektor industri kreatif dan literasi melalui pemangkasan tarif pajak royalti bagi para penulis. “Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis,” ujar Airlangga. Penurunan ini dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang membebankan tarif progresif antara 5 persen hingga 35 persen.

Sementara itu, di sektor transportasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan pemberian diskon tarif untuk periode libur sekolah serta masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema diskon ini juga mencakup insentif bagi sektor transportasi udara, yang detail pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. Langkah ini diharapkan mampu menggerakkan roda mobilitas publik dan menyokong sektor pariwisata domestik.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kelonggaran bea masuk bagi impor bahan baku industri strategis demi menekan biaya operasional manufaktur. “Pemerintah menetapkan bea masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun,” kata Airlangga. Kebijakan serupa juga diterapkan pada impor bahan baku plastik dengan tarif 0 persen guna meredam laju inflasi dari sektor kemasan makanan. Untuk mendongkrak daya saing industri aviasi dalam negeri, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen demi memacu ekosistem perawatan pesawat (MRO).

Perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan tetap menjadi pilar utama dengan dialokasikannya anggaran jaring pengaman pangan dalam skala besar. “Kemudian yang terkait dengan Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian,” ujarnya. Program ini dipastikan bergulir kembali pada periode Juli, Agustus, dan September, dengan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat melalui alokasi dana sebesar Rp17,54 triliun.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tersebut juga diperkuat dengan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) khusus untuk perajin tahu dan tempe. Pemerintah mengalokasikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan pagu kuota 250.000 ton untuk meredam gejolak harga pasar. Seluruh skema jaring pengaman pangan ini telah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.