Pemerintah dan Investor Finalisasi Skenario Uji Coba Sistem Tol Tanpa Henti MLFF

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menyambut positif rencana pemerintah untuk segera merampungkan skenario pengujian sistem pembayaran tol tanpa henti dan tanpa sentuh, atau yang dikenal dengan istilah Multi Lane Free Flow (MLFF). Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan teknologi yang akan diterapkan benar-benar siap dan sesuai dengan ekosistem jalan tol di Indonesia.

Direktur PT Roatex Indonesia Toll System, Renaldi Utomo, mengungkapkan bahwa pihaknya berperan aktif mendukung pemerintah dalam menyusun berbagai skenario teknis pelaksanaan uji coba. Pembahasan saat ini mencakup kondisi ideal hingga situasi yang berpotensi menimbulkan kendala di lapangan. “Kami menunggu arahan pemerintah. Dari 2022 sampai sekarang kami selalu mengikuti arahan yang diberikan pemerintah,” ujar Renaldi dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.

Menurut Renaldi, koordinasi antara pemerintah dan investor berjalan dengan baik. Ia menilai Kementerian Pekerjaan Umum menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kelanjutan proyek strategis ini. Sebagai investor sekaligus mitra pemerintah, RITS berkepentingan agar proyek berjalan sesuai rencana. Perusahaan juga melihat adanya keseriusan dari pemerintah untuk memastikan implementasi dilakukan secara hati-hati dan berbasis pada pengujian yang memadai.

Renaldi menegaskan, kontrak kerja sama yang dimiliki RITS sejak memperoleh surat perintah kerja dari pemerintah pada 15 Maret 2022 tetap mengacu pada konsep MLFF. Namun, dalam masa transisi, penggunaan palang atau barrier di gerbang tol fisik masih dimungkinkan. “Kami memang sudah sepakat bahwa dalam proses transisi ini masih mempergunakan barrier. Jadi ada konsep transisi dan ada konsep akhir sesuai desain MLFF. Keputusan akhirnya tentu berada di pemerintah dan kami mendukung,” kata Renaldi.

Kajian ulang dan penyusunan skenario uji coba menjadi tahapan penting sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan implementasi MLFF. Proyek ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi antrean kendaraan, serta mempercepat transformasi digital layanan jalan tol nasional. Sebagai informasi, proyek MLFF merupakan bagian dari agenda modernisasi sistem transaksi jalan tol nasional yang telah digagas sejak 2018. Sistem ini dirancang untuk menggantikan transaksi berbasis kartu elektronik dengan teknologi yang memungkinkan kendaraan tetap melaju tanpa berhenti atau memperlambat kecepatan secara signifikan saat memasuki jalan tol.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Ni Komang Rasminiati, menyatakan bahwa pemerintah masih mengkaji ulang kelayakan implementasi MLFF. Selain aspek regulasi dan operasional, pemerintah tengah mendetailkan aspek teknis untuk memastikan keandalan sistem sebelum diterapkan secara nasional. “Tahap ini kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba terhadap sistem ini, apakah bisa diaplikasikan terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia,” kata Komang.

Di sisi lain, pengamat transportasi sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Danang Parikesit, menilai implementasi teknologi baru di jalan tol perlu dikaitkan dengan kemampuan badan usaha jalan tol dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Menurutnya, terdapat sejumlah faktor eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian standar pelayanan tersebut, salah satunya adalah keberadaan kendaraan over dimension over load (ODOL) yang dapat mempercepat kerusakan jalan tol.

“SPM harus dipenuhi apabila kapasitas badan usaha jalan tol memungkinkan mereka mengelola variabel-variabel yang memengaruhi pemenuhannya. Selama badan usaha tidak mampu melarang kendaraan ODOL masuk ke jalan tol dan kendaraan tersebut menyebabkan kerusakan dini, mereka dapat memiliki alasan tidak dapat memenuhi SPM,” kata Danang.

Danang menambahkan, penerapan MLFF akan berdampak pada berbagai aspek layanan jalan tol, mulai dari waktu pemrosesan transaksi di gerbang tol hingga pengelolaan layanan pendukung seperti kawasan istirahat. Oleh karena itu, pengujian yang komprehensif dinilai penting untuk memastikan perubahan sistem pembayaran tidak menimbulkan persoalan baru dalam operasional jalan tol.