DPR Dukung Motor Listrik BGN Dihibahkan ke Guru Honorer, Soroti Mark-up Harga

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyatakan dukungannya terhadap usulan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, agar ribuan unit motor listrik yang telah dibeli menggunakan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut Yahya, ia telah mendengar rencana BGN untuk menghibahkan kendaraan tersebut kepada para guru honorer di berbagai daerah.

“Saya setuju dengan pendapat Wakil Kepala BGN Ibu Arumsari agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,” ujar Yahya kepada wartawan, Jumat (18/6/2026). Ia menambahkan, dalam rapat bersama Komisi IX, Arumsari menyampaikan rencana penghibahan motor listrik kepada guru honorer di daerah-daerah, dan ia menyetujui langkah tersebut.

Di sisi lain, Yahya mengungkapkan bahwa sejak awal ia tidak setuju dengan pengadaan 21 ribu unit motor listrik yang dilakukan pada masa kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Menurutnya, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas sebagai pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam bekerja.

“Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” tegasnya.

Yahya juga menyoroti minimnya transparansi dalam proses pengadaan tersebut. Ia menyebut Komisi IX DPR, yang merupakan mitra kerja pengawasan BGN, tidak pernah mendapat laporan atau informasi mengenai pengadaan motor listrik. Akibatnya, fungsi pengawasan tidak dapat berjalan optimal. Ia pun menyinggung dugaan mark-up harga dan ketidakprofesionalan vendor yang tidak memiliki dealer maupun tempat servis resmi.

“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya, yang paling disesalkan harganya dimark-up,” ujar legislator Partai Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya menyatakan bahwa seluruh barang yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara pada tahun 2025, termasuk motor listrik, harus dimaksimalkan pemanfaatannya. Ia menegaskan bahwa prinsip ini tidak hanya berlaku untuk kendaraan, melainkan juga untuk aset lain seperti laptop, perangkat Internet of Things (IoT), dan kamera pengawas (CCTV).

“Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan. Ini bukan cuma untuk motor. Nanti mungkin ada kebijakan tertentu,” kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan aset yang sudah terlanjur dibeli merupakan bagian dari upaya penyisiran anggaran. Dengan begitu, anggaran dengan output serupa tidak akan muncul lagi di tahun berikutnya. “Kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025. Kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026,” ucapnya.

Arumsari menambahkan, jika masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan operasional, BGN akan melengkapi sesuai dengan prioritas. Namun, prinsip utamanya tetap pada optimalisasi barang yang sudah dibeli. “Karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya,” pungkasnya.