Pemerintah Alokasikan Rp 635 Triliun untuk Delapan Program Prioritas Nasional 2027

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat panitia kerja (panja) bersama pemerintah guna membahas rencana kerja pemerintah dan prioritas anggaran untuk tahun 2027. Dalam forum yang berlangsung di ruang rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), pihak pemerintah memaparkan delapan program prioritas nasional yang akan dibiayai pada tahun tersebut. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, hadir mewakili pemerintah untuk menyampaikan rancangan tersebut.

Dalam pemaparannya, Chandra menegaskan bahwa pembiayaan investasi pada 2027 akan difokuskan untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Ia menjelaskan bahwa intervensi PKPN akan dituangkan ke dalam belanja kementerian dan lembaga, yang mencakup pos belanja PKPN dan non-PKPN.

“Kalau kita lihat pembiayaan investasi memang akan kita arahkan untuk mendukung tema arah kebijakan RKP serta PKPN. Nah di sini kami sudah lihat bagaimana intervensi PKPN yang akan dituangkan ke dalam belanja Kementerian/Lembaga yang di dalamnya ada belanja PKPN dan non PKPN,” ujar Chandra dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan, khusus untuk klaster PKPN, pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp 635 triliun. Angka tersebut merupakan akumulasi dari pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk mendukung berbagai program prioritas.

“Jadi untuk klaster PKPN sendiri berdasarkan pagu indikatif yang ada sudah mencapai Rp 635 triliun di situ, itu terkait dengan PKPN,” kata dia.

Adapun delapan Program Kerja Prioritas Nasional 2027 mencakup Kedaulatan Pangan dengan alokasi Rp 35,205 triliun, Kemandirian Energi dan Air sebesar Rp 35,362 triliun, serta Pendidikan yang mendapat porsi terbesar yakni Rp 347,6 triliun. Sektor Kesehatan dialokasikan Rp 36,857 triliun, sementara Hilirisasi dan Industrialisasi mendapat Rp 1,389 triliun. Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana dialokasikan Rp 25,122 triliun, Ekonomi Kerakyatan dan Desa sebesar Rp 178,1 miliar, serta Penurunan Kemiskinan yang mencapai Rp 154,202 triliun. Secara keseluruhan, total anggaran untuk PKPN mencapai Rp 635,916 triliun.