Anggota Banggar Kritik Hilangnya Sektor Pariwisata dari 8 Program Prioritas Nasional 2027

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menyoroti ketiadaan sektor pariwisata dalam delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dipaparkan pemerintah untuk tahun anggaran 2027. Ia menilai pengabaian ini menjadi ironi di tengah besarnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bisa disumbangkan sektor tersebut, baik bagi kas negara maupun pendapatan masyarakat daerah.

“Tadi saya simak bahwa pariwisata ini sama sekali tidak ada di PSN yang delapan itu, ya. Nah, sementara tentunya PNBP yang mana dapat mengangkat PNBP nasional, dan juga daerah penghasilan untuk masyarakat di sana,” ujar Rico saat rapat panja dengan pemerintah di Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut Rico, sektor pariwisata sangat membutuhkan suntikan dana melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Alasannya, sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membiayai pengembangan destinasi wisata secara mandiri. “Tentu dibutuhkan dana DAK. Kenapa? Karena daerah tidak mampu untuk ini, uangnya tidak cukup. Oleh karenanya, saya mohon dapil Papua Barat Daya terkait DAK-nya bisa ditambahkan yang cukup signifikan,” tegasnya.

Di sisi lain, Rico menekankan bahwa pariwisata merupakan sektor strategis yang tidak boleh diabaikan. Ia mencontohkan Raja Ampat di Papua Barat Daya yang kini telah menjelma menjadi destinasi kelas dunia. “Karena sekali lagi, Raja Ampat sebagai potensi dunia yang, puji Tuhan alhamdulillah, sekarang sudah makin besar, makin banyak. Bahkan tiket pesawat naik karena pesawat penuh,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut menjadi kritik terbuka terhadap pemerintah yang dinilai belum menjadikan pariwisata sebagai prioritas nasional, meskipun kontribusinya terhadap perekonomian, khususnya di daerah timur Indonesia, terus menunjukkan peningkatan signifikan.