Mahm Abbas Serukan Pemilu Palestina November 2026, Setelah Lebih 20 Tahun Tanpa Pemilu Nasional

Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, secara resmi menyerukan penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden di seluruh wilayah Palestina, yang masing-masing dijadwalkan berlangsung pada November 2026 dan awal 2027. Seruan ini disampaikan melalui sebuah dekrit presiden yang diumumkan oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengutip pernyataan langsung dari kantor kepresidenan. Langkah ini menjadi perkembangan politik yang signifikan setelah lebih dari dua dekade tanpa adanya pemilu nasional yang kredibel di wilayah tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Abbas menegaskan bahwa dirinya “sepenuhnya siap menyelenggarakan pemilihan Dewan Nasional Palestina yang dijadwalkan pada November, yang mencakup pemilihan legislatif umum di tanah air serta pemilihan di luar negeri.” Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan apakah pemimpin veteran berusia 90 tahun itu akan kembali mencalonkan diri dalam kontestasi elektoral tersebut. Abbas memenangkan pemilihan presiden Palestina terakhir pada 2005 dengan mandat empat tahun yang seharusnya berakhir pada 2009, tetapi ia terus memerintah melalui dekrit presiden sebuah praktik yang memicu kritik baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional.

Sementara itu, pemilihan legislatif terakhir untuk Dewan Legislatif Palestina (PLC), parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), digelar pada 2006 dan menghasilkan kemenangan bagi kelompok Islamis Hamas atas partai Fatah yang dipimpin Abbas. Sejak saat itu, Hamas yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Jerman, dan sejumlah negara lain menguasai Jalur Gaza. Di sisi lain, Otoritas Palestina di bawah Abbas tetap mengendalikan wilayah Palestina lainnya, seperti Tepi Barat. PLC sendiri tidak pernah bersidang sejak 2007, menandai kemandulan politik yang berkepanjangan.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis merupakan bagian dari reformasi yang terus dituntut oleh komunitas internasional. Selama ini, negara-negara donor memberikan dukungan finansial yang signifikan kepada Otoritas Palestina, namun kerap mengaitkannya dengan kemajuan dalam tata kelola dan akuntabilitas politik. Pada 2021, Abbas pernah mengumumkan bahwa pemilihan legislatif dan presiden masing-masing akan digelar pada Mei dan Juli tahun tersebut. Namun, rencana itu ditunda tanpa batas waktu karena tidak ada jaminan bahwa pemungutan suara dapat berlangsung di Yerusalem Timur, yang telah diduduki Israel sejak 1967.

Di tengah situasi yang masih belum stabil, tidak ada jaminan bahwa pemilu yang bebas dan adil dapat diselenggarakan di Gaza. Wilayah tersebut sebagian besar hancur akibat dua tahun serangan Israel sebagai balasan atas serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Hamas masih tetap memegang kendali di Gaza, sementara kondisi infrastruktur dan keamanan di sana sangat terbatas. Dengan demikian, meskipun seruan Abbas membuka kembali peluang demokrasi, tantangan politik dan logistik yang menghadang masih sangat besar.