Wakil Ketua Komisi X DPR Ingatkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Jangan Ganggu Kebutuhan Dasar Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, memberikan tanggapan terhadap pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, yang menyebutkan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih akan diambil dari porsi dana pendidikan dan kesehatan. Ia menekankan agar program unggulan tersebut tidak sampai mengganggu alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar di sektor pendidikan.

Lalu membenarkan bahwa hingga saat ini, pendanaan MBG memang masih bersumber dari anggaran pendidikan dan kesehatan. Meski demikian, ia mengakui bahwa program ini tetap memiliki urgensi dan kepentingan tersendiri.

“Jadi prinsipnya memang hari ini masih diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan, menurut penjelasan dari Waka BGN. Tapi kami tetap menegaskan bahwa MBG itu sebenarnya penting,” ujar Lalu kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Di sisi lain, politisi tersebut mengingatkan perlunya tata kelola yang baik dalam pelaksanaan MBG. Ia juga mendorong agar BGN memprioritaskan daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini belum sepenuhnya merasakan manfaat program tersebut.

“Lagi-lagi kami mengingatkan agar tata kelola dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa hari ini di daerah-daerah 3T banyak yang belum menerima, ya tentu kami mengarahkan agar 3T menjadi prioritas utama,” kata dia.

Pada dasarnya, Lalu tidak mempersoalkan penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG. Namun, ia berharap agar kebutuhan dasar pendidikan lainnya tidak terganggu akibat realokasi tersebut.

“Walaupun misalnya postur anggarannya ada di anggaran pendidikan, kami berharap kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan lainnya tidak terganggu oleh anggaran tersebut,” ujar dia.

Ia juga menyambut baik langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan MBG. Lalu berharap program ini tetap relevan dan dibutuhkan oleh para siswa.

“MBG perlu diingat juga bahwa MBG sangat dibutuhkan oleh siswa-siswi kita, dalam tanda kutip tadi, dengan tata kelola yang baik dan benar. Tidak boleh ada lagi makanan basi, tidak boleh ada lagi makanan yang tidak layak konsumsi, sehingga anak-anak kita betul-betul terpenuhi kebutuhan gizinya,” tegasnya.

Sementara itu, Agustina Arumsari sebelumnya menyampaikan bahwa anggaran MBG pada tahun 2027 masih akan menggunakan pos pendidikan dan kesehatan. Hal itu ia ungkapkan saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

“Sekarang pendidikan dan kesehatan, masih itu pendidikan dan kesehatan ya,” kata dia.

Lebih lanjut, Arumsari merinci bahwa pagu anggaran MBG untuk tahun 2027 mencapai Rp 270 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat.

“Jadi tadi sebenarnya saya menyampaikan bahwa menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) itu untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027,” jelas Arumsari.