Dia meminta penjelasan pemerintah terkait gangguan layanan publik tersebut.
“Pemerintah dalam hal ini Kominfo harus menjelaskan kepada publik apa yang terjadi. Semua pihak sekarang hanya bisa menduga-duga dengan rasa khawatir, apa penyebab gangguan tersebut, serangan siber-kah atau gangguan sistem dari internal dan bagaimana kondisi data-data yang ada? Kominfo juga harus bisa menjamin keamanan data pribadi di dalamnya agar jangan sampai bocor,” terang Sukamta dalam keterangannya, Selasa (25/6/2024).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan Pusat Data Nasional (PDN) ini sekarang menjadi instrumen strategis, sehingga perlu pengamanan yang maksimal.
Sebab, banyak data dari instansi-instansi penting disimpan di PDN.
“Sejak proses pendirian, Saya sudah wanti-wanti masalah security-nya. Saya dengar berbagai pihak juga sudah mengingatkan akan potensi ancaman serangan di beberapa waktu sebelum ini. Keamanan dan ketahanan siber di negara kita memang masih lemah. Skor indeks keamanan siber di Indonesia berada di peringkat ke-48 dengan skor 63,64, yang masih berada di bawah skor rata-rata dunia yang mencapai 67,08 poin” tambahnya sembari mengutip National Cyber security Index.
DPR juga meminta Kominfo untuk mengambil langkah-langkah pengamanan secepatnya.
Data-data yang rusak dan hilang bisa dipulihkan agar instansi-instansi penting terkait bisa berfungsi kembali.
Artikel Terkait
Malaysia di Ambang Sejarah Piala Asia 2027, Terancam Batal oleh Hukuman FIFA
Anak Muda Berburu Thrift, Upaya Nyata Selamatkan Air Bersih dan Kurangi Polusi
Sumsel Pacu Pariwisata dengan 200 Charming Events pada 2026
Merger BUMN Karya Ditargetkan Tuntas Desember 2025, Waskita-Wijaya Karya Masuk Skema Penggabungan