Menkeu Siap Ikuti Instruksi Presiden soal Dugaan Keterlibatan Dirjen Bea Cukai dalam Kasus Suap

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan aliran uang yang menyeret Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, dalam sidang kasus dugaan korupsi importasi barang. Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026), saat ditanya mengenai kemungkinan pencopotan terhadap bawahannya tersebut.

“Saya akan ikutin perintah Bapak Presiden,” ujar Purbaya singkat.

Meski demikian, Purbaya enggan berkomentar lebih jauh mengenai peluang pencopotan Djaka. Ia mengaku masih akan mencermati perkembangan kasus sebelum mengambil langkah lebih lanjut. “Ya kita lihat minggu depan ya,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam persidangan kasus suap importasi barang di lingkungan Bea Cukai, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Orlando Hamonangan Sianipar alias Ocoy, Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, sebagai saksi. Dalam sidang tersebut, jaksa mengungkap adanya amplop berisi uang yang diberikan oleh pihak perusahaan swasta BlueRay dengan kode tertentu untuk sejumlah pejabat.

“Izin majelis, ini kami tampilkan ya foto, kemudian tadi mengaitkan dengan kode-kode yang Pak Ocoy pahami tentang siapa-siapa yang dapat jatah amplop itu. Izin majelis, kami tampilkan sampling amplop yang ada kodenya,” kata jaksa KPK, M Takdir Suhan, di hadapan majelis hakim.

Jaksa Takdir kemudian menegaskan bahwa salah satu amplop dengan kode nomor 1 diperuntukkan bagi Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nilai yang tertera dalam amplop tersebut mencapai 213.600 dolar Singapura. “Baik, kemudian izin, majelis, kami tegaskan yang Sales 2, 1 adalah Dirjen Bea Cukai. Nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami yang menegaskan, kami, karena kami yang punya bukti ini. 1, 2, 1, 2, 3 memahami? Maksudnya kode-kode itu memahami?” tanya Takdir.

Menanggapi pertanyaan jaksa, Ocoy mengaku tidak mengetahui siapa pemilik amplop dengan kode nomor 1 tersebut. “Nomor 1 saya tidak tahu, Pak. Nomor 2 saya tahu, nomor 3 saya tahu, Pak,” jawab Ocoy.

Jaksa kembali mendalami siapa yang memberikan amplop kepada masing-masing penerima. Ocoy menyatakan tidak mengetahui proses pemberian amplop tersebut. “Kalau untuk yang kode-kode yang lain ini apakah juga lewat saksi atau sepengetahuan saksi lewat mereka langsung? Dikasih oleh Pak John atau lewat Pak Deddy maupun Pak Andri?” tanya jaksa Takdir. “Saya tidak tahu, Pak,” ujar Ocoy.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan memerintahkan perbaikan segera. Dalam pidato pada rapat paripurna di DPR RI, Rabu (20/5), Prabowo secara tegas meminta Menteri Keuangan untuk mengganti pimpinan Bea Cukai jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. “Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” kata Prabowo.