Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh ekonomi, termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia dan mantan menteri, di Istana Kepresidenan pada Jumat (22/5/2026). Dalam forum tersebut, para tokoh berbagi pengalaman mengenai penanganan krisis keuangan global yang melanda Indonesia pada 2008.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pertemuan itu menjadi ajang diskusi mengenai catatan-catatan penting dari masa lalu. Ia mengutip pernyataan para tokoh yang hadir, termasuk Burhanuddin Abdullah (Gubernur BI 2003-2008), Paskah Suzetta (eks Kepala Bappenas), dan Lukita Dinarsyah Tuwo (eks Wakil Menteri PPN).
“Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga kepada wartawan usai pertemuan.
Ia melanjutkan, para tokoh tersebut menceritakan bagaimana inflasi sempat melonjak hingga sekitar 17 persen pada masa lalu, serta perubahan nilai tukar rupiah yang tajam akibat krisis minyak pada 2005. Saat itu, harga minyak mentah dunia menyentuh 140 dolar AS per barel, memicu penyesuaian harga di dalam negeri dan mendorong inflasi hingga 27 persen.
“Mereka menyampaikan beberapa catatan yang terjadi dan mereka mengatakan kalau di masa lalu inflasi kita di periode sekitar 17 persen dan juga terjadi perubahan nilai kurs akibat krisis minyak,” jelas Airlangga.
Sementara itu, Airlangga membandingkan kondisi ekonomi makro saat ini dengan masa krisis sebelumnya. Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dan lebih stabil.
“Nah, kalau kita cek dengan konteks hari ini relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” katanya.
Ia menambahkan, dari pengalaman tersebut, pemerintah dapat belajar untuk mengantisipasi dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan menghadapi situasi serupa di masa depan.
Di sisi lain, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk memperkuat sektor finansial dan perbankan. Airlangga menuturkan, kondisi permodalan di perbankan dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Dan tentu Bapak Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ungkapnya.
“Kita memang jumlah perbankan banyak dan mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk diperkuat,” pungkas Airlangga.
Artikel Terkait
Menkeu Tunggu Arahan Presiden soal Nasib Dirjen Bea Cukai yang Terseret Kasus Korupsi
Persib Diminta Tunda Euforia Juara, Federico Barba Ingatkan Laga Kontra Persijap Belum Mudah
Menkeu Siap Ikuti Instruksi Presiden soal Dugaan Keterlibatan Dirjen Bea Cukai dalam Kasus Suap
Menkeu Yakin IHSG Bisa Kembali ke Level 8.000 Meski Sempat Terjun Bebas ke Bawah 6.000