Mensos Gus Ipul Tegaskan Program Pengentasan Kemiskinan Harus Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa perumusan program kerja pengentasan kemiskinan harus berlandaskan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pernyataan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 yang digelar oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Jumat (22/5).

Menurut Gus Ipul, keberadaan data yang akurat dan terpadu menjadi elemen paling krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sosial. “Data ini menjadi paling krusial. Jadi kita ini harus benar-benar punya perhatian khusus terhadap data,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima pada hari yang sama.

Ia menekankan bahwa para peserta pelatihan, yang merupakan para pemimpin di tingkat eselon, harus mampu menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan yang konsisten. Konsistensi tersebut, lanjutnya, hanya dapat terjaga jika seluruh proses perencanaan mengacu pada satu sumber data yang sama. “Bagaimana para pimpinan eselon di semua tingkatan mampu menerjemahkan gagasan kepala daerah yang dituangkan dalam bentuk visi-misi, kemudian diadopsi menjadi RPJMD, lalu diturunkan menjadi program dan unit-unit kegiatan. Itu bisa dijaga konsistensinya,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa arahan untuk menggunakan data yang akurat ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah dilantik, Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memulai setiap program kerja dengan data yang benar. Instruksi tersebut kemudian dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. “Presiden menginstruksikan untuk memulai dengan data yang benar. Karena hulunya ini adalah data yang benar,” ujarnya.

Selama ini, diakui Gus Ipul, masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih memiliki data sendiri-sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan tumpang tindih dan ketidakakuratan dalam penyaluran program. “Kita tahu bahwa sejak Indonesia merdeka kita belum memiliki data yang tunggal yang bisa dijadikan acuan bersama,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa data sosial ekonomi bersifat dinamis, sehingga pemutakhiran harus dilakukan secara cepat dan tepat.

Dalam sesi diskusi, salah seorang peserta asal Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa pemerintah daerahnya telah menggunakan DTSEN sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Menanggapi hal itu, Gus Ipul kembali menekankan bahwa data adalah hal paling krusial dalam setiap program sosial.

Di akhir sesi, Gus Ipul berpesan kepada seluruh peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini sebagai sarana memperkuat kapasitas sebagai pendamping masyarakat. “Ini adalah suatu kehormatan, ini adalah suatu penghargaan dari negara dan sekaligus merupakan kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa menambah ilmu, menguatkan tekad, menjadi abdi masyarakat di tempat masing-masing,” pungkasnya.

Pelatihan berbasis platform daring dengan tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola” ini diikuti oleh 49 peserta dari berbagai instansi pemerintahan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico, Kepala BPSDM Sumatera Utara Agustinus Panjaitan, Sekretaris BPSDM Tommy Harahap, serta sejumlah pejabat eselon, administrator, fungsional, dan widyaiswara.