DPRD Peringatkan Program Sekolah Maung Dedi Mulyadi Bisa Picu Kesenjangan dan Kastanisasi Pendidikan

Program unggulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang diberi nama “Sekolah Maung” atau Manusia Unggulan, menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Komisi V DPRD Jawa Barat secara resmi mengingatkan pemerintah provinsi agar mewaspadai potensi munculnya kesenjangan atau jurang pendidikan yang semakin dalam di tengah masyarakat.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyampaikan kekhawatirannya bahwa sekolah yang dirancang untuk mencetak talenta unggul ini justru dapat menghidupkan kembali sistem pelapisan atau kasta dalam dunia pendidikan formal. Ia mencontohkan pengalaman masa lalu dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dianggap sebagai kasta tertinggi, sementara sekolah lain berada di bawahnya.

“Jangan sampai ini mempertegas kastanisasi sekolah. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dulu dianggap kasta paling tinggi dan sekolah lain berada di bawahnya. Itu jangan sampai terulang,” tegas Yomanius dalam keterangannya di Bandung, Rabu (20/5).

Meskipun memiliki tujuan mulia untuk melahirkan siswa yang kompetitif di kancah global, Sekolah Maung menerapkan mekanisme seleksi lintas wilayah tanpa batasan zonasi. Hal inilah yang dinilai berpotensi menciptakan persaingan yang tidak seimbang antar-satuan pendidikan di Jawa Barat. Yomanius menambahkan bahwa pada prinsipnya, pengembangan bakat istimewa memang memerlukan wadah yang tepat.

“Namanya prestasi, baik prestasi akademik, olahraga, seni maupun keagamaan untuk kemudian bisa ditonjolkan dan dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan lulusan yang mampu bersaing,” jelasnya.

Di sisi lain, Sekolah Maung juga menyasar sektor pendidikan vokasi. Penguatan pada SMK unggulan diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil melalui praktik yang intensif dan berkualitas. Namun, yang cukup mengejutkan adalah munculnya wacana mengenai standar intelektual yang sangat tinggi bagi calon siswa. Dalam diskusi antara DPRD dan Dinas Pendidikan Jawa Barat, sempat mencuat standar nilai IQ yang fantastis bagi calon peserta didik.

“Siapapun bisa masuk asal unggul. Tadi, bahkan sempat disebut IQ minimal 130, walaupun itu masih dikaji,” ungkap Yomanius.

DPRD berharap agar Sekolah Maung tetap menjadi sarana peningkatan mutu pendidikan secara inklusif tanpa mengorbankan prinsip keadilan bagi seluruh sekolah di Jawa Barat. (ant/dpi)