Melihat APBN semakin berat menopang fiskal, terlebih ada 800 triliun yang harus dibayar pemerintah 2025 ini.
Oleh sebab itu, pakar ekonomi Faisal Basri mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan dana negara untuk infrastruktur yang kurang bermanfaat bagi rakyat seperti pembangunan IKN.
"Perlu ada pengekangan diri dulu, self restrain. Kita harus membangun dengan fondasi yang lebih baik dahulukan kepentingan rakyat," kata Faisal Basri dikutip dalam akun Youtube Novel Baswedan, Senin (17/6).
Faisal mengatakan persoalan mendasar ekonomi di Indonesia cukup kompleks dan pemerintah maupun masyaramat tidak bisa berbuat banyak untuk menopang ekonomi nasional.
"Kalau fiskal kita lemah, kita membawa perekonomian akan berbahaya. Maksudnya kalau pemerintah itu, utang, utang, utang, utang terus, sementara kemampuan kita membayar utangnya lemah, karena penerimaan pajaknya tidak proporsional dengan pengeluaran, itu maka fiskal kita mulai rapuh," urainya.
Ia memprediksi jika pemerintah tetap menghamburkan uang negara kepada infrastruktur yang tidak penting, maka 2026 krisis akan meledak.
Artikel Terkait
Ekonom: Belanja Lain-Lain Rp200 Triliun Jadi Bantalan Fiskal di APBN 2026
Kepala BGN Tegaskan Anggaran 2026 Rp268 Triliun, Bukan Rp335 Triliun
Instagram Uji Coba Fitur Berlangganan untuk Tonton Stories Diam-diam
Harga BBM Non-Subsidi di Jakarta Masih Stabil, Tak Ada Kenaikan