Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat pedesaan tidak menggunakan dolar Amerika Serikat sehingga tidak terdampak langsung oleh gejolak nilai tukar, sebuah pernyataan yang sebelumnya memicu perdebatan luas di ruang publik.
Purbaya menegaskan bahwa pernyataan kepala negara tersebut harus dipahami berdasarkan konteks wilayah tempat pidato itu disampaikan, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap pemahaman ekonomi makro. “Konteksnya begini, itu kan bicara di pedesaan. Konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Presiden nggak ngerti Rupiah, dia kan jago beneran. Jadi konteksnya seperti itu,” ujarnya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Senin (18/5/2026).
Sementara itu, terkait kekhawatiran publik mengenai potensi inflasi impor yang dapat menekan daya beli masyarakat desa akibat pelemahan Rupiah, Purbaya menilai dampaknya tidak sebesar narasi yang berkembang. “Emang mereka ngerti imported inflation? Berapa ngerti kalau mereka dijelasin? Imported inflation secara teoritis nggak terlalu signifikan,” katanya.
Menurut Purbaya, dalam literatur akademis ekonomi, konsep inflasi bawaan dari luar negeri masih menjadi perdebatan teoretis dan tidak serta-merta mengubah struktur harga di tingkat terbawah. “Kalau kamu baca buku-buku ekonomi. Kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak. Sebagian meragukan adanya imported inflation. Itu kan bahasa populer kan. Coba selama ini itu pasti ada delay dan kadang-kadang juga hilang,” jelasnya.
“Jadi itu kalau di buku-buku, kadang-kadang buku teks ya yang betul ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak, kadang-kadang ada yang meragukan gitu,” lanjut Purbaya.
Perlu diketahui, sorotan publik dalam beberapa hari terakhir muncul setelah pidato Presiden Prabowo Subianto. Di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah yang sempat menembus level Rp17.600 per dolar AS, Presiden dalam sebuah forum menyatakan bahwa masyarakat di pedesaan tidak perlu panik karena aktivitas ekonomi sehari-hari mereka murni menggunakan Rupiah dan tidak bersentuhan langsung dengan dolar AS.
Pernyataan itu mendapat kritik karena dinilai mengabaikan jalur transmisi ekonomi. Publik berargumen bahwa desa tetap dapat terkena imbas pelemahan Rupiah melalui kenaikan harga barang konsumsi dan input pertanian yang bergantung pada pasokan impor, seperti pupuk kimia, bahan bakar, hingga beberapa komoditas pangan pokok.
Melalui penjelasan ini, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap melakukan mitigasi risiko ekonomi, namun penyampaian Presiden lebih bersifat menenangkan masyarakat di daerah.
Artikel Terkait
Mantan Kasat Narkoba Polres Kubar Tersangka Narkoba, Diperiksa Bareskrim soal TPPU
Mantan Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Jadi Tersangka, Digiring ke Bareskrim untuk Diperiksa TPPU
PDIP Desak Jokowi Klarifikasi Ijazah saat Tur ke NTT
Drone Tempur MQ-9 Reaper Milik AS Ditembak Jatuh Kelompok Houthi di Marib, Yaman