Pembersihan Lumpur Pascabencana di Sumatera Nyaris Rampung, Capai 99,86 Persen

Proses pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera nyaris rampung. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat, hingga 12 Mei 2026, sebanyak 690 dari total 691 sasaran pembersihan telah selesai ditangani atau mencapai 99,86 persen.

Berdasarkan data Satgas PRR, seluruh target pembersihan lumpur di Aceh dan Sumatera Barat telah tuntas seratus persen. Sementara itu, di Sumatera Utara masih tersisa satu lokasi yang saat ini tengah dalam proses penanganan. Pembersihan material lumpur menjadi langkah krusial dalam mempercepat pemulihan kawasan yang dilanda bencana. Selain membuka kembali akses permukiman warga, upaya ini dinilai penting untuk mengembalikan aktivitas sosial dan memulihkan ekonomi masyarakat.

Juru Bicara Satgas PRR, Amran, menyatakan bahwa proses pembersihan di mayoritas wilayah terdampak menunjukkan hasil yang signifikan dan mendekati tuntas. Menurutnya, hampir seluruh area yang sebelumnya tertutup material lumpur kini telah berhasil dibersihkan, sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap.

"Di Sumatera Barat seluruh titik sudah bersih seluruhnya. Di Sumatera Utara juga tinggal satu lokasi yang masih dalam proses penanganan," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).

Di Aceh, proses pembersihan lumpur dilakukan secara masif di sejumlah daerah terdampak, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, hingga Bireuen. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan sasaran pembersihan terbanyak, yakni mencapai 259 lokasi, dan seluruh titik tersebut kini telah selesai dibersihkan.

Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Satgas PRR melibatkan berbagai unsur, termasuk Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diterjunkan dalam tiga gelombang untuk membantu pembersihan lumpur di Aceh Tamiang. Di sisi lain, Satgas PRR juga menjalankan skema cash for work dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembersihan. Skema tersebut dinilai tidak hanya membantu mempercepat penanganan material lumpur, tetapi juga memberikan tambahan penghasilan bagi warga terdampak selama masa pemulihan berlangsung.

Keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur lain disebut menjadi faktor penting yang mempercepat rehabilitasi wilayah terdampak bencana. Seiring semakin sedikitnya lokasi yang masih tertimbun lumpur, aktivitas sosial dan ekonomi warga di berbagai daerah kini mulai kembali berjalan normal.