Wakil MPR Dorong Pemerataan PAUD demi Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, mendorong pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai langkah fundamental untuk mewujudkan kebijakan Wajib Belajar 13 tahun. Menurutnya, tantangan untuk merealisasikan program tersebut sejak usia dini masih sangat besar, mengingat masih banyak daerah yang belum memiliki akses terhadap layanan PAUD.

“Tantangan untuk mewujudkan Wajib Belajar 13 tahun sejak dini sangat besar, mengingat masih banyak daerah yang belum memiliki layanan PAUD,” kata Rerie dalam keterangan tertulisnya, Senin, 18 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus segera direspons dengan langkah nyata dan kolaboratif dari berbagai pihak.

Data dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025 menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Dari total 82.000 desa di Indonesia, sekitar 20.000 desa belum memiliki layanan PAUD. Lebih lanjut, konsentrasi lembaga PAUD saat ini masih didominasi oleh sektor swasta dan terpusat di wilayah perkotaan.

“Stimulus pendidikan sejak dini sangat dibutuhkan untuk menanamkan fondasi belajar yang kuat bagi setiap anak bangsa agar mampu menjadi generasi penerus yang berdaya saing,” jelas Rerie. Ia menambahkan, pemenuhan PAUD hingga ke pelosok desa bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan yang mendesak.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengumumkan program Satu Desa Satu PAUD. Program ini direalisasikan bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengejar ketertinggalan jumlah lembaga PAUD di berbagai wilayah.

Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga ke jenjang PAUD mulai tahun 2026. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan target awal 888.000 murid dan alokasi anggaran mencapai Rp400 miliar pada tahun yang sama.

Rerie yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi X DPR RI menyambut baik langkah pemerintah tersebut. Namun, ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang dan cermat dalam penerapannya di lapangan.

“Dengan beragamnya kondisi setiap daerah, dibutuhkan perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di Tanah Air,” ucap Rerie. Ia menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia lokal sebagai tenaga pengajar dan sosialisasi program yang masif menjadi faktor krusial yang harus diwujudkan.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap penyelenggaraan PAUD dapat tersebar merata dan mudah diakses oleh masyarakat hingga ke desa-desa di seluruh Indonesia. Menurutnya, kualitas anak yang mendapatkan stimulasi pendidikan sejak dini akan jauh berbeda dengan anak yang tidak mengenyam PAUD.

“Dengan fondasi belajar yang kuat sejak usia dini, diharapkan target Indonesia Emas 2045, berupa bonus demografi, dapat terwujud,” ungkap Rerie. Ia meyakini bahwa investasi pada pendidikan anak usia dini merupakan kunci utama dalam menyiapkan generasi penerus yang unggul dan berdaya saing.