Puluhan Kepala Desa di Jombang Tolak Daftar Karyawan Koperasi Desa Merah Putih, Tuding Ada Titipan dari Partai Politik

Puluhan kepala desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menyatakan penolakan keras terhadap daftar karyawan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah ditetapkan pemerintah. Mereka mencurigai nama-nama tersebut merupakan titipan dari tokoh partai politik di luar wilayah desa.

Penolakan ini muncul karena proses rekrutmen dinilai berlangsung sepihak dan tanpa melibatkan persetujuan kepala desa. Menurut para kades, keberadaan KDMP semestinya menjadi sarana pemberdayaan warga setempat, bukan ajang pembagian akses ekonomi oleh elit politik.

Kades Tebel, Kecamatan Bareng, Khoiman, yang juga menjabat sebagai Koordinator Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proses penetapan karyawan tersebut. Ia menuturkan, pada Senin malam pihak desa baru menerima pemberitahuan untuk memulai rekrutmen. Namun, keesokan harinya, Selasa siang, daftar nama karyawan yang sudah jadi justru telah beredar dan diketahui berasal dari rekomendasi tokoh-tokoh partai politik.

“Ironisnya, nama-nama karyawan baru tersebut bukan berasal dari desa kami. Akibat kebijakan ini, para kepala desa merasa diadu domba dengan rakyatnya sendiri oleh pemerintah,” ujar Khoiman.

Ia menjelaskan, selama ini banyak warga desa yang menaruh harapan bisa bekerja di KDMP. Masuknya tenaga kerja dari luar melalui jalur titipan, menurut dia, akan membuat kepala desa menjadi sasaran kemarahan dan disalahkan oleh warganya sendiri.

Sikap serupa disampaikan Kades Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Mohammad Saipur, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Jombang. Ia menyoroti penempatan lima karyawan baru di desanya yang identitasnya sama sekali tidak ia kenali karena bukan warga setempat. Saipur menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan tegas jika para karyanyawan baru tersebut nekat memaksakan diri masuk kerja di KDMP wilayahnya.

“KDMP itu dibentuk dengan harapan besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberi lapangan kerja bagi warga di desa kami, bukan untuk orang lain,” kata Saipur.

Hingga saat ini, para kepala desa se-Kabupaten Jombang terus menyuarakan protes dan menuntut agar rekrutmen karyawan KDMP dikembalikan pada tujuan awalnya, yakni memberdayakan sumber daya manusia dari desa itu sendiri.